PAMEKASAN, Kamis (6/9/2019) suaraindonesia-news.com -Kesulitan warga untuk memperoleh Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di beberapa daerah termasuk Kabupaten Pamekasan disebabkan Pemerintah Daerah tidak dilibatkan dalam pendistribusiannya.
Hal itu dikatakan Pj Bupati Pamekasan Fattah Jasin, Kamis (06/09) diruang kerjanya saat dikonfirmasi terkait kesulitan warga mendapatkan LPG 3 Kg.
“Sistem logistik di Republik Indonesia ini memang belum optimal, tidak hanya LPG saja tapi juga barang bersubsidi lainnya. Seharusnya Pemerintah daerah ikut dilibatkan dalam pendistribusiannya karena ada uang negara dari APBN yang digunakan dalam program tersebut,” ungkapnya.
Ia mengatakan, seharusnya mulai Bupati hingga Gubernur perlu dilibatkan agar mempunyai kewenangan dan bisa ikut mengawasi terhadap barang-barang bersubsidi. Selama ini Pemerintah daerah hanya diminta mengusulkan saja.
“Kita hanya diminta untuk mengusulkan saja, berapa kebutuhannya, tetapi setelah mengusulkan tidak pernah dilibatkan dalam pendistribusiannya,” katanya menjelaskan.
Lebih lanjut Fattah Jasin menghimbau kepada mayarakat agar mereka yang mampu untuk tidak menggunakan barang-barang bersubsidi yang memang bukan peruntukannya. Karena barang bersubsidi hanya untuk masyarakat miskin. Selain itu juga minta untuk ikut aktif dalam mengawasi serta melaporkan apabila melihat diluar kewajaran.
“Untuk mengatasi kelangkaan kita harus menghindari adanya pembelian dalam jumlah besar, karena tidak menutup kemungkinan adanya main mata antara agen dengan sub-sub agen, sehingga pengawasan yang efektif tidak hanya dari pemerintah daerah saja tapi juga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk melaporkan jika terjadi hal itu,” tandasnya.
Reporter : May /Ita
Editor : Amin
Publisher : Amin
