LUMAJANG, Minggu (27/5/2018) suaraindonesia-news.com – Center for Budget Analysis (CBA), menemukan sisa anggaran Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) di tiga bulan sejak September, Oktober dan Nopember tahin 2017 lalu, terkesan dengan sengaja digenjot oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pesta Pilkada 2018 ini.
Center for Budget Analysis (CBA), mengatakan juga bahwa serapan dari sisa anggaran tersebut sangat rendah. Seperti contoh pada Kabupaten Lumajang, yang mendapatkan anggaran sebesar Rp 122.760.807.679 namun realisasi masih sangat kecil, yaitu senilai Rp 39.823.657.850 atau setara dengan 32 persen.
“Hal ini sebenarnya patut menjadi perhatian serius bagi publik khususnya penegak hukum,” kata Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman.
Jajang juga akan mendorong kepada satgas politik uang yang dibentuk Polri dan KPK untuk mengamankan daerah-daerah yang merelasisasikan dana Hibah dan Bansos di akhir tahun lalu itu.
“Hal itu sangat patut dicurigai adanya dana Hibah dan Bansos, yang tidak lain sebagai amunisi untuk Pilkada,” katanya lagi.
Seperti di tahun anggaran 2017, kata Jajang, total dana Hibah dan Bansos yang dianggarkan seluruh daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) seluruh Indonesia sebesar Rp 72.305.112.761.791.
“Anggaran puluhan triliun ini terdiri dari total dana Hibah dan Bansos di 34 Provinsi sebesar Rp 54.486.331.638.509 serta dana Hibah dan Bansos 508 kabupaten/kota sebesar Rp 17.818.781.123.283,” paparnya.
Dana Hibah dan Bansos ini, menurut Jajang, yang perlu menjadi perhatian bersama adalah daerah-daerah yang akan menjalankan pemilu serentak di tahun 2018 ini.
Untuk daerah tingkat kabupaten dan kota misalnya, dijelaskan lagi oleh Jajang bahwa ada sekitar 154 daerah (39 kota dan 115 kabupaten) yang akan melaksanakan pemilu serentak.
Untuk tingkatan kota dari 39 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, dikatakan Jajang bahwa seluruhnya mengalokasikan anggaran Hibah dan Bansos.
“Yang paling besar menganggarkan dana hibah dan bansor adalah Kota Bandung sebesar Rp 375.815.368.315, namun dana yang berhasil direalisasikan dalam semester 1 hanya senilai Rp 76.385.000.950 atau 20 persen saja dari yang ditargetkan,” ujarnya.
Hal yang sama juga seperti Kota Bekasi, yang dari pantauan CBA adalah terbesar kedua, yaitu dengan anggaran mencapai Rp 154.559.118.000.
“Namun dana yang berhasil direalisasikan di semester 1 hanya senilai Rp 42.951.965.000 setara 28 persen. Semua realisasi dana itu kecil masih dibawah 50 persen,” tambahnya.
Sedangkan dari 115 kabupaten yang akan melaksanakan pemilu, diutarakan Jajang bahwa hanya Kabupaten Mimika yang tidak mengalokasikan dana Hibah dan Bansos.
Kabupaten Bogor, diungkapkan Jajang adalah Daerah kabupaten yang paling besar dengan anggaran Hibah dan Bansos mencapai Rp 231.328.384.000 adapun yang terealisasi hanya senilai Rp 63.810.292.746 setara 28 persen. Dan Kabupaten Pasuruan anggaran sebesar Rp 176.244.385.025 realisasi senilai Rp 41.285.519.000 setara 23 persen.
“Dan Kabupaten Probolinggo anggaran sebesar Rp 104.862.391.000 realisasi senilai Rp 33.007.600.000 setara 31 persen. Dan itu juga masih dibawah 50 persen, dan patut menjadi perhatian,” bebernya.
Total dana hibah dan bansos dari 154 Kota/Kabupaten, ditegaskan Jajang adalah sebesar Rp 6.390.872.803.436.
“Besaran anggaran tersebut tidak diimbangi dengan serapan anggaran yang maksimal, terlihat dari capaian serapan anggaran di semester 1, sampai bulan September tahun lalu,” urai Jajang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Gawat Sudarminto saat dimintai keterangan seputar hal itu, pihaknya belum memberikan pernyataan yang jelas.
Ditemui di kantornya, Sekda Lumajang, juga belum bisa menemui awak media. Dihubungi via telepon juga tidak menjawab. Jadi sampai dengan berita ini ditayangkan Sekda tidak memberikan pernyataan resminya.
Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Panji
Publiser : Imam
