Pergantian Kapolda Papua Barat Mendapat Penolakan Masyarakat - Suara Indonesia
Example floating
Example floating
Peristiwa

Pergantian Kapolda Papua Barat Mendapat Penolakan Masyarakat

×

Pergantian Kapolda Papua Barat Mendapat Penolakan Masyarakat

Sebarkan artikel ini
IMG 20170722 183711
Sekelompok masyarakat adat saat konferensi Pers, Sabtu (22/07/2017). Foto: Nehemia/SI

MANOKWARI, Sabtu (22 Juli 2017) suaraindonesia-news.com – Sekelompok masyarakat Adat, Pemuda dan Akademisi menggelar konferensi Pers terkait Penolakan Pergantian Kapolda Papua Barat yang baru, bertempat di Swissbelhotel tadi malam (21/07) pukul 20.30 Wit.

Alasan penolakan tersebut disampaikan oleh perwakilan elemen Masyarakat.

Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda Papua (AMPP) Provinsi Papua Barat Hugo Asrouw mengatakan, pihaknya
terpanggil sebagai anak Papua dan menjiwai Amanat UU OTSUS untuk meminta atas nama konstitusi Stop Diskriminasi Terhadap Orang Asli Papua.

“Stop diskriminasi dan segerah laksanakan amanat UU OTSUS secara Utuh,” kata Hugo. Baca Juga: Disertai Guyuran Hujan Deras, Team MTRA 2017 Bertolak Ke Raja Ampat

Pihaknya menolak dengan tegas pergantian Kapolda Papua Barat Nomor: ST/ 1768 / VII/2017 lama Brigjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si digantikan oleh Kapolda Papua Barat yang baru Brigjen Pol. Drs. Rudolf Albert Rodja. Tegas Ketua AMPP.

Baca Juga :  Satreskrim Sorong Temukan 200 Ton Yang Diduga BBM Ilegal di Kapal Batamas Sentosa 1 Milik Labora Sitorus

Filep Wamafma dari Akademisi Hukum yang juga Ketua STIH Manokwari ini, menyampaikan bahwa, Kenapa Polda di masukkan dalam UU Otsus itu artinya Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada UU Otsus.

“Segala sesuatu yang berkaitan dengan rekrutmen pengakatan dan pemberhentian itu mekanismenya harus melalui persetujuan Gubernur, itu ciri khas daripada UU Otsus,” terangnya.

Masih kata Ketua STIH, Pertanyaannya sejauh manakah kepatuhan Kapolri terhadap UU Otsus. “Kalau memang Polri tidak patuh pada UU Otsus ya keluar saja,” jelasnya.

“Supaya jangan Papua masih beranggapan bahwa Polri ada dalam Wilayah Otsus,” imbuhnya.

Baca Juga :  Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Ditetapkan Tersangka, Rugikan Negara Rp 300 Juta

Di tempat terpisah hal senada juga di sampaikan oleh Tokoh Pemuda Armando Idorway melalui WA mengatakan, dirinya sebagai salah satu Tokoh Pemuda di Kabupaten Manokwari-Papua Barat yang mana sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat, menolak dengan tegas Surat Radiogram dr Kapolri Tentang Pergantian Kapolda Papua Barat.

“Mengapa Kami menolak dengan tegas karena Kami mau Kapolda Papua Barat Harus Orang Asli Papua yaitu Bapak. Kombes Pol. Drs.Petrus Wayne,SH,M.Hum,” tegas Armando

Alasannya karena Beliau sudah Menjabat dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017.

“Jadi kami sebagai Tokoh Pemuda Berharap Presiden RI dan Kapolri dapat menerima dan membaca Aspirasi yang telah dikirim dalam bentuk tertulis,” tutup Armando. (Nehemia)