BOGOR, Kamis (20 Juli 2017) suaraindonesia-news.com – Sejak dua bulan yang lalu pasca aksi LKPJ Kota Bogor (16 Mei 2017), kini Aliansi BEM Bogor Raya yang meliputi kampus IPB, IAIS Sahid, Politeknik AKA Bogor, Universitas Pakuan, Universitas Nusa Bangsa, dan Universitas Juanda mendatangi pimpinan DPRD Kota Bogor guna menindaklanjuti tuntutan aksi yang dikawal.
Audiensi dimulai pukul 13.45 WIB Rabu (19/07) dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono. Baca Juga: HMI-MPO, Desak Walikota Bogor Copot Jabatan Kadis PUPR
Aliansi BEM Bogor Raya menanyakan peran DPRD dalam melakukan fungsi budgeting,controling, dan legislative terhadap pihak Pemerintah Kota Bogor.
Pengawasan yang dilakukan DPRD seharusnya lebih tegas supaya enam skala prioritas Walikota Bogor Bima Arya cepat terealisasi karena sudah memasuki tahun ketiga kepemimpinan.
“Penuntasan masalah transportasi yang belum selesai dan relokasi PKL yang masih mangkrak menjadi pertanyaan besar bagi pihak BEM Bogor Raya,” kata Kordinator Aliansi BEM Bogor Raya Achmad Muharam Jaya kepada wartawan.
Ditambahkan Muharam, bahwa selama ini dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor masih dialokasikan pada pencitraan fisik yang berupa aksesoris kota saja.
“Bangunan-bangunan dan taman-taman yang megah nan indah tidak dibarengi dengan pembangunan manusia dan bantuan sosial-pendidikan yang merata,” sambungnya.
Dijelaskannya, perlu adanya ketegasan DPRD Kota dalam pengawasan alokasi anggaran 2017 demi penggunaan dalam hal-hal esensial.
Menurutnya, fungsi dari legislative dalam membentuk perda-perda Kota Bogor. “Tahun 2017 raperda untuk prioritas anggaran pendidikan sudah disahkan dan BEM Bogor Raya akan mengkawal terus sampai LKPJ Kota Bogor 2017,” tuturnya.
Adapun yang disikapi oleh aliansi BEM Bogor Raya adalah
1. Menuntut DPRD Kota Bogor lebih tegas dalam pengawasan pembangunan hal-hal esensial
2. Menuntut DPRD Kota Bogor lebih tegas dalam pengawasan penggunaan anggaran
3. Menuntut DPRD Kota Bogor lebih tegas dalam pengawasan enam skala prioritas.
Sementara Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono mengatakan bahwa LKPJ itu tugasnya Walikota Bogor dan Dinas dinasnya.
“Sedangkan DPRD hanya sebatas kontroling saja,” ungkapnya singkat. (Iran/Iwan).
