Reporter: Topan
NIAS, Selasa (02/05/2017) suaraindonesia-news.com – Terhitung tanggal 1 Mei 2017 Kabupaten Nias telah terintegrasi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, demikian disampaikan oleh Rudhy Suksmawan Hardhiko Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli dalam sambutannya pada acara Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Nias dan BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli.
Acara Penandatangan PKS Integrasi Jamkesda Kabupaten Nias, di hadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Kota Gunungsitoli, Bupati Kabupaten Nias, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Nias, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias, Kepala BPKPAD Kabupaten Nias, Kepala Bappeda Kabupaten Nias, RSUD Gunungsitoli, dan Sekretaris PKK Kabupaten Nias.
Dalam pertemuan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias mendaftarkan sebanyak 19.747 jiwa penduduk di Kabupaten Nias, yang termasuk dalam kategori miskin dan tidak mampu menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kabupaten Nias.
Untuk Kabupaten Nias, sampai dengan tanggal 1 Mei 2017 masyarakat yang terdaftar sebagai peserta JKN berjumlah 108.817 Jiwa dari 174.883 Jiwa Penduduk yang ada di Kabupaten Nias, dan dengan dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini maka jumlah yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS di Kabupaten Nias meningkat menjadi 128.564 Jiwa atau 73,51 % (Persen) dari total jumlah penduduk Kabupaten Nias.
Rudhy menyampaikan apresiasi sekaligus mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias atas kepeduliannya yang sangat tinggi terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya dan telah mengambil langkah yang tepat, untuk mengintegrasi Jamkesda Kabupaten Nias dalam Program JKN-KIS.
“Kami berharap dengan adanya integrasi Jamkesda Kabupaten Nias, maka kualitas kesehatan penduduk di Kabupaten Nias semakin meningkat pula. Perlu kami sampaikan, dengan terdaftarnya Penduduk Kabupaten Nias menjadi Peserta JKN-KIS, maka mereka akan memperoleh jaminan pelayanan kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, tentunya dengan prosedur yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku,” Tuturnya.
Rudhy menyampaikan, “Keberhasilan Program Jamkesda di Kabupaten Nias sangat bergantung pada peran pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas dan layanan di fasilitas kesehatan setempat. Selain itu, dibutuhkan pula dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder lainnya mengenai ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS, seperti ketentuan jumlah kepesertaan (by name by address) sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, ketentuan masa berlaku kepesertaan, ketentuan jaminan pelayanan di fasilitas kesehatan (baik di tingkat FKTP maupun di tingkat FKRTL), serta ketentuan pembayaran iuran”
Sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 17.025 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.527 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKRTL) diseluruh Indonesia, sedangkan untuk Kepulauan Nias terdiri dari 71 Puskesmas, 4 Klinik, 5 Dokter Praktek Perorangan (DPP), 2 Polkes, 2 Klinik Polres, yang siap memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di Kepulauan Nias, lanjut Rudhy.
Sedangkan untuk integrasi Jamkesda di Kepulauan Nias, dari 4 Kabupaten/1 Kota, ada 3 kabupaten/1 kota yang sudah terintegrasi, yaitu Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias. Sedangkan untuk Kabupaten Nias Selatan kami berharap segera melakukan integrasi Jamkesda ke dalam Program JKN-KIS yang diselanggarakan Oleh BPJS Kesehatan.
“Untuk itu Saya mewakili BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dalam program JKN-KIS dan kiranya ini dapat terjalin ditahun-tahun berikutnya.” Tutur Rudhy.
Keikutsertaan Kabupaten Nias dalam Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan kiranya memberikan motivasi bagi Pemerintah Daerah lainnya yang belum terintegrasi dalam program JKN-KIS, khususnya Pemerintah Daerah yang ada di Kepulauan Nias.
Melalui Kehadiran Program JKN-KIS, masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bisa memperoleh akses yang luas dan hak yang sama dalam memperoleh jaminan kesehatan.
“Semoga dengan terintegrasinya Jamkesda Kabupaten Nias dalam Program JKN-KIS, dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang didaftarkan, dan kami berharap kerjasama ini dapat terjalin di tahun-tahun berikutnya. Kami juga berharap dengan terjalinya kerja sama ini, maka dapat mendekatkan kita pada cita-cita mulia yaitu, mewujudkan Indonesia – Universal Health Coverage atau Cakupan Semesta bagi seluruh rakyat Indonesia,” Ujar Rudhy.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, Marthin L. Harefa dalam laporannya kepada Bupati Kabupaten Nias, menyampaikan bahwa, integrasi Jamkesda Kabupaten Nias telah memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Nias No 12 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Nias, serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya. Kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan komitmen awal bersama untuk implementasi/integrasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Nias.
Dalam kegiatan ini, Bupati Kabupaten Nias, Drs. Sokhiatulo Laoli menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi harapannya dalam perjalanan program JKN-KIS yang dikelolah oleh BPJS Kesehatan. “Pertama, pemerintah daerah harus ikut dalam mengawal dan mewujudkan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni hak untuk jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Jamkesda Kabupaten Nias pada dasarnya merupakan Program Daerah yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin yang tidak tercover sebagai penerima bantuan iuran PBI APBN/ APBD Provinsi. Kedua, Program ini merupakan program “Pro Rakyat” dan amanat RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 dan juga RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2016-2021 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nias. Kami berkomitmen akan membiayai kurang lebih 28.985 jiwa selama 12 bulan ini dan akan dilaksanakan secara bertahap.
Tahap pertama kami telah mendaftarakan 19.747 jiwa penduduk Kabupaten Nias, dan sisanya 9.238 Jiwa akan kembali kita data siapa-siapa saja yang berhak menjadi peserta PBI APBD Kabupaten. Yang terakhir Bupati menyampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program JKN-KIS, khusunya dalam hal ini BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, FKTP, FKRTL, dan Pemerintah Kabupaten Nias untuk senantiasa bersinergi dan mendukung setiap kebijakan kearah yang lebih baik, mulai dari segi pelayanan di Puskesmas dan rumah sakit, monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan, memproses administrasi dan penerbitan kartu tanda peserta serta berkoordinasi dengan seluruh FKTP dan RSUD mitra BPJS Kesehatan sehingga masyarakat dapat segera memperoleh pelayanan sebagaimana yang diharapkan, sistem pembayaran iuran Jamkesda yang tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah di atur dan disepakati, dan tentunya kami berharap ini merupakan program yang terus berkesinambungan ditahun-tahun yang akan mendatang sehingga terwujudlah kualitas masyarakat yang sehat. Tutup Bupati Kabupaten Nias mengakhiri Kata sambutannya.
