Reporter: Anam
Surabaya, Jumat (3/2/2017) suaraindonesia-news.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang populer dengan panggilan PMII adalah sebuah organisasi yang ruang lingkupnya mencakup semua bidang kehidupan di muka bumi ini. Tersurat dalam Bab III pasal 3 tentang Sifat Organisasi Anggaran Dasar PMII, bahwa PMII bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independent dan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa PMII memang harus tampil di segala lini kehidupan umat manusia.
Tidak heran, jika peran PMII sebagai organisasi ternyata sangat berat dan cukup besar, sehingga dalam gerakannya memerlukan perangkat perangkat yang berspesifikasi tinggi. Mulai dari kualitas SDM hingga pengadaan fasilitas yang memadai. SDM yang dimaksud disini adalah anggota, kader hingga pengurus, dari level rayon hingga pengurus besar. Nah, untuk menemukan atau membentuk kualitas SDM tinggi ini, diperlukan sebuah cara atau sistem kaderisasi yang disebut dalam Peraturan Organisasi PMII sebagai “Rekrutmen”. Saat saya dulu masih baru di PMII, wawasan tentang rekrutmen ini hanya sebatas digunakan untuk merekrut anggota sebagai peserta Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA), kemudian diseleksi pada follow up untuk selanjutnya mengikuti Pelatihan Kader Dasar (PKD). Yah, hanya itu. Baru akhirnya Pelatihan Kader Lanjut (PKL) sebagai bekal menjadi Pengurus Cabang (PC) dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC). Semua ini semata-mata hanya ingin menelorkan SDM yang berkualitas, mengingat tugas dan tanggung jawab Kader PMII sangat kompleks.
Bagaimana dengan Pengurus Besar (PB) ???
Kongres Jambi, sekitar 3 tahun yang lalu yang di hadiri seluruh Pengurus Cabang dan Pengurus Koordinator Cabang menetapkan Aminuddin Ma’ruf sebagai Ketua Umum PB PMII membawa angin segar bagi PMII dengan VISI kader ulul albab menjawab tantangan global. PMIIyang konsistent mengabdikan diri terhadap agama, bangsa, negara dan pemerintahan.
PMII, hari ini sangat berbeda dengan tujuan nahkoda 3 tahun yang lalu. Popularitas PMII meningkat, bukan hanya di kalangan kader kader PMII, tapi PMII kini sudah hampir menjadi trendsetter organisasi kepemudaan lainnya. Bisa kita rasakan sendiri lah, biar tidak terkesan klaim. Sosmed bukti nyata juga meski maya. Selama periode ini kita merasakan terobosan baru yang katanya konstruktif, walaupun banyak permasalahan bangsa dari politik, ekonomi dan pendidikan PB PMII belum mampu menjawab bahkan tidak berperan hanya menjadi penonton.
Oke, kita kembali ke permasalahan kaderisasi dan Strategi rekrutmen kepemimpinan di PMII.
Baru-baru ini, di berbagai sosmed sudah tersebar luas nama-nama bakal calon ketua umum PB PMII dan bakal calon ketua KOPRI. Saya lupa berapa jumlahnya, yang pasti mereka masih bakal calon yang akan diseleksi terlebih dahulu hingga nanti ditetapkan sebagai calon. Bakal calon ini sebelumnya telah melalui tahap pendaftaran dengan melengkapi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Kongres (sesuai hasil Muspimnas Ambon 2015). Setelah ditetapkan sebagai calon, mereka akan dihadapkan pada sesi Debat kandidat yang akan dilaksanakan di 5 Kampus. Baru akhirnya dipilih ketika Kongres di Palu bulan Mei mendatang. Prosedur tersebut ternyata tertuang dalam hasil Muspimnas Ambon 2015 tentang Rekrutmen Kepengurusan.
Tahapan penetapan calon disini, mirip pemilu-pemilu legislatif dan kepala daerah, sehingga memungkinkan adanya cost politic, money politic secara legal, dan indikasi korupsi. Why not??
Pertama, Setelah calon ditetapkan, maka secara pasti calon akan membentuk tim sukses. Tim sukses inilah yang kemudian memancing adanya cost politic. Akomodasi dan perlengkapan tim sukses harus dipenuhi dengan biaya yang tidak sedikit. Dari mana biayanya? Wallahu A’lam.
Kedua, Bakal calon yang lolos dan menjadi calon dipastikan akan ikut sebagai kandidat untuk dipilih di Kongres. Kondisi ini memungkinkan terjadinya money politic. Mengingat biaya menghadiri Kongres sangat tinggi. Calon akan berlomba-lomba meyakinkan pemilih untuk memberikan suaranya pada calon tertentu dengan cara apapun, tidak mustahil dengan Uang !!! darimana uangnya? Wallahu A’lam.
Ketiga, Keberadaan Badan Pekerja Kongres (BPK) ini sangat sia-sia dan bisa menyebabkan pembengkakan anggaran Kongres. Dianggap sia-sia karena tugasnya hanya menyeleksi hingga penetatapan calon. Hal semacam ini sebenarnya bisa dilakukan ketika kongres dan tidak memerlukan biaya tambahan lagi. Belum lagi debat kandidat di 5 lokasi, pasti memerlukan biaya yang sangat tinggi. Jika tidak ada pengawasan yang serius, bisa jadi lahan basah untuk korupsi.
Tiga dampak ini jika dibenturkan dengan penerapan NDP dan Nilai-nilai Ahlussunah Wal Jamaah sangatlah tidak sesuai. Sebab PMII tidak mengajarkan kader untuk berlebih-lebihan dalam hal yang tidak penting dan sia sia. Tujuan kongres bukan sekedar mendukung menjadi apa tapi merumuskan dan merubah AD/RT.GBHO,PARADIGMA PMII dll yang perlu diseriusi bukan lebih dominan pada pemilihan ketua PB PMII.
Apa kaitannya dengan kualitas SDM??
Bayangkan, seandainya ini benar-benar terjadi (meski dengan dalil Produk Hukum), akan banyak kader PMII yang kompetitif dan menjadikan kompetisi sebagai tujuan, bukan lagi sebagai spirit gerakan. Tujuan PMII bukan berkompetisi, tapi kompetensi.!!!
Tulisan ini bukan sebuah persembahan untuk siapa siapa, jadi saya harap tidak ada orang yang tersinggung atau merasa dilecehkan, dinistakan dan penilaian negatif lainnya yang sekarang lagi viral.
Tulisan ini juga bukan curahan hati saya (saja). Mungkin (kekuatan prosentase 75%) semua kader PMII di seluruh dunia akan sependapat dengan tulisan saya ini walaupun terpaksa. Jadi, mohon keridhoan pembaca dalam memahami isi dan substansi tulisan ini menggunakan kacamata Nilai Dasar Pergerakan, Nilai-nilai Aswaja sehingga tidak menimbulkan dan memancing kemarahan tapi keramahan.
Wallahul Muwafiq Ilaa Aqwamitthoriq,
Salamul Huda,
Sekretaris I (Bidang Kaderisasi) PC PMII Surabaya