Repirter: Ipul
Ternate Maluku, suaraindonesia-news.com – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara mengagendakan pemeriksaan terhadap Gubernur Abdul Gani Kasuba. Politisi PKS ini akan diperiksa sebagai saksi kasus penaikan bendera Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Pulau Obi beberpa waktu lalu.
“Kami memang merencanakan untuk memeriksa pak gubernur dalam waktu dekat. Tapi setelah pemeriksaan terhadap bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba beberapa waktu lalu” kata salah satu tim penyidik Polda AKBP Hengki Setiawan saat memberikan keterangan pada suara indonesia-news melalui via telepon, Sabtu (9/12)
Menurut Hengki, sebelum pemeriksaan gubernur, pihanya terlebih dulu memeriksa Sekda Provinsi Muabdin Hi. Rajab.
“Dari pihak perusahaan sudah tinggal bupati Bahrain Kasuba. Kemudian pekan depan kita panggil pemprov,” katanya.
Dikatakan, selain gubernur dan sekda, pemeriksaan juga kepada Kepala Biro Humas dan Protokuler Setda Halid Alkatiri yang melaksanakan rapat sebelum penaikan bendera RRT. Hengki menambahkan, polisi menganggap penting keterangan gubernur, sekda dan bupati Bahrain untuk memperjelas kasus ini.
“Saya kira semua keterangan saksi penting, keterangan gubernur, sekda dan bupati Bahrain juga penting,” katanya. Menurutnya, dari keterangan Direktur General Umum PT Wanatiara Persada, Mr Chan Eng Ting kepada penyidik bahwa penaikan bendara RRT pada saat peletakan batu pembangunan smelter karena mendapat izin gubernur.
“Keterangan Mr Chan itu berpatokan pada hasil rapat bersama dengan pemprov yang dimpimpin gubernur. Karena dirapat itu gubernur telah mengeluarkan izin penaikan bendera. Dia (Chan) kita tanya 21 pertanyaan,” tegasnya.
Dalam kasus ini, penyidik sudah mengantongi empat orang sebagai calon sersangka.
“Bisa dipastikan sudah ada tersangkanya karena tidak mugkin tdak ada tersangka. Tapi siapa yang menjadi tersangka nanti kita liat saja penyidikannya, “tegasnya.
Dalam kasus ini sudah belasan saksi diperiksa, namun ini baru tahap penyelidikan. Mereka yang diperiksa dianggap mengetahui kasus ini, diambil keterangannya, termasuk soal pemberian izin hingga siapa inisiatornya.
“Kami komitmen mendalami kasus ini secara transparan dan serius. Motif pasti nanti tunggu hasil pemeriksaan dan intinya siapa yang memberi izin penaikan bendera asal negara Tirai Bambu itu saat peletakan batu pertama akan dimintai pertanggung jawaban,” katanya.
