Reporter: Cahya
Surabaya, Senin 19/9/2016 (Suaraindonesia-news-com) – Sebagai bentuk komitmen Pemerintah RI bersama negara-negara Asia Pasifik anggota Colombo Plan dalam memperbaiki dan mengefektikan peningkatan kepemimpinan perempuan di seluruh negara, Kementerian PP dan PA bersama Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Colombo Plan melaksanakan pertemuan “Sharing Best Practices on Women and Leadership” di Surabaya, Jawa Timur.
Acara yang dihadiri oleh negara-negara anggota Colombo Plan, yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Fiji, Filipina, Indonesia, Iran, Malaysia, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka dan Vietnam ini, merupakan pertemuan kegiatan kedua setelah kegiatan pertama digelar tahun 2015 lalu di Yogyakarta.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui skema program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular (KSST) khususnya Colombo Plan Gender Affairs Programme (CPGAP).
“Saya yakin bahwa kepemimpinan perempuan sangatlah penting bagi kehidupan bermasyarakat. Pemimpin perempuan seringkali lebih peka dan responsive dalam berbagai urusan publik dan domestik yang mempengaruhi kondisi kehidupan disekelilingnya. Sebagai individu, perempuan memiliki keunikan tersendiri, melalui pengalaman yang tertanam dalam sejarah dan tradisi dirinya serta memberikan perspektif yang unik dalam melihat peluang, kesempatan, dan tanggung jawab,” ungkap Menteri Yohana dalam pembukaan acara “Sharing Best Practices on Women and Leadership” di Surabaya, Senin (19/9).
Dalam rekam sejarah, kepemimpinan perempuan di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa, baik di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Melalui acara ini, Menteri Yohana mengharapkan dapat menyampaikan kesuksesan pemerintah Indonesia baik dalam tatanan kebijakan maupun implementasinya terkait upaya mendorong kepemimpinan perempuan di segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial budaya, hubungan masyarakat dan bidang strategis lainnya.
“Saya harap acara ini dapat menjadi forum tukar menukar pengalaman dan praktik terbaik antar peserta yang mewakili negara masing masing dimana nantinya dapat memberikan ‘added value’ terhadap upaya peningkatan kepemimpinan perempuan dan penguatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan secara umum,” tutup Menteri Yohana.