Reporter: Rusdi Hanafiah
Banda Aceh, (Suaraindonesia-news.com) – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Aceh Membangun (LSM- GRAM) meminta kepada DPRA untuk segera membatalkan kunjungan kerja keluar negeri.
Sementara tujuan yang dirwncanakan mencakup 5 negara dalam 4 benua, yaitu: Amerika serikat, Australia, Swiss, Spanyol, dan Maroko. Hal ini disampaikan Azhar selaku direktur Gerakan Rakyat Aceh Membangun (GRAM), Selasa (26/7/2016).
“Mengingat masih banyaknya rakyat Aceh yang rata-rat hidup dibawah garis kemiskinan, dimana mereka hari2nya berjuang keras untuk menyambung hidup, terkadang untuk mendapatkan sesuap nasipun susah, belum lagi rumah2 yang mereka tempati rata-ratanya tidak layak huni, apakah mereka-mereka para DPRA kita yg terhormat mengetahui hal tersebut?,” Tuturnya.
Ia menambahkan, Seharusnya DPRA itu melakukan kunker ke daerah-daerah sampai kepelosok-pelosok supaya mereka tahu apa dan bagaimana penderitaan-penderitaan rakyatnya yang selama ini mereka wakili, hingga kemudian mereka mencari solusinya demi kesejahteraan rakyatnyan bukan malah mengkhianati amanah rakyat yg selama ini dipercayakan kepada mereka dengan menghambur-hamburkan uang rakyat keluar negeri yg sama sekali tidak ada manfaatnya bagi rakyat.
Ia juga juga menilai kebijakan DPRA kunker ke 4 benua tersebut merupakan kebijakan yang sangat tidak masuk akal serta mereka telah mengkhianati kepercayaan rakyat, hal ini terntu saja mencoreng nama baik DPRA sehingga rakyat tidak lagi menilai DPRA ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan malah sebaliknya dengan adanya kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat seperti ini sehingga mengakibatkan rakyat menilai bahwa DPRA ini adalah Dewan Peurugoe Rakyat Aceh.
Maka dalam hal ini pihaknya meminta kepada DPRA agar segera membatalkan agenda kunker ke 4 benua tersebut dan menggantikannya dengan kunjungan ke 23 kabupaten/kota di Aceh.
Selanjutnya GRAM juga meminta kepada partai politik baik itu partai nasional maupun partai lokal untuk segera bertindak tegas menolak dan melarang kadernya melakukan kunker keluar negeri yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya bagi rakyat Aceh dan terbukti merugikan Rakyat Aceh.
Pihaknya juga meminta kepada seluruh rakyat Aceh untuk meninjau dan mengingatnya bahwa partai-partai mana saja yang tegas dan berani menolak agenda kunker tersebut berarti partai tersebutlah yang pantas disebut sebagi partai yang merakyat serta pantas dipilih dan diberikan amanah untuk periode-periode selanjutnya.
Apalagi ini sudah menjelang Pemilihan kepala daerah, dalam hal ini rakyat bisa langsung menilai dari sekarang bahwa partai-partai mana saja yang lebih memikirkan kepentingan rakyatnya dan partai-partai mana saja yang lebih memikirkan kepentingan pribadinya.

