Penyaluran Bantuan Banjir Dinilai Penuh Mark Up Data

Avatar of admin
×

Penyaluran Bantuan Banjir Dinilai Penuh Mark Up Data

Sebarkan artikel ini
IMG 20160321 220306 1

Reporter : Nor/Luk

Sampang, Suara Indonesia-News.Com – Hampir satu bulan pasca banjir yang menerjang wilayah Kecamatan Sampang Kota Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat belum memiliki data akurat jumlah korban. Hal tersebut, terungkap sejumlah aktifis melakukan audiensi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang, Senin (21/03/2016).

“Banyak persoalan yang belum diselesaikan oleh Pemkab pasca banjir, salah satunya jumlah korban banjir dan kerugian yang masih simpang siur. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi Pemkab, padahal banjir tiap tahun hampir terjadi, seharusnya sudah mengantonggi data korban,” kata Sukardi salah satu auden di hadapan kepala Dinsosnakertran Malik Amrullah.

Baca Juga :  Kejati Kalbar Lakukan Penahanan Tersangka Dugaan Korupsi di UIPPD Balai Karangan UPTPPD Wilayah Sangga

Selain itu, mereka juga menyoroti banyaknya bantuan yang masuk namun tidak disalurkan. Serta kesimpang siuran jumlah penerima dan biaya nasi bungkus yang dibagikan kepada korban banjir selama empat hari.

“Ada perubahan data yang dikeluarkan oleh Dinsos ketika audiensi di Pemkab beberapa waktu yang lalu dan tadi pagi bahwa jumlah nasi nasi bungkus laporan awal 28.000 tetapi sekarang jadi 35.000 bungkus. Dapur yang awalnya 6 ternnyata sekarang menjdi 7. Kemudian beberapa dapur yang ditetapkan Dinsos ada yang tidak bekerja bahkan tidak beraktifitas sama sekali sehingga muncul kecurigaan bahwa ada manipulasi data. Harga nasi yang di klaim 7.000 saya kira terlalu mahal krna fakta di lapangan hanya tempe dan mie. Dan yg paling sangat menyayangkan hingga saat ini Dinsos dibawah komando bapak Malik tidak ada perbaikan,” jelasnya.

Baca Juga :  BPOM Surabaya Temukan Ribuan Produk Bermasalah Selama Ramadan 2015

Menanggapi hal itu, Kepala Dinsosnakertrans Sampang, Malik Amrullah mengakui kurangnya koordinasi penanganan banjir antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satkorlap banjir. Namun, dirinya mengaku hanya bagian dari sistem yang hanya bisa bekerja.

“Saya akui itu. Namun, pengendalinya ada BPBD Sampang, saya bekerja sesuai kewenangan saya.