Reporter : Hasan
Jakarta, Suara-Indonesia News.Com – Setelah Pilkada serentak yang pertama kali diselenggarakan di Negeri ini, persoalan pun tetap ada, khususnya sengketa Pilkada. Tak terkecuali di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara yang menuai penolakan dari masyarakatnya, tepatnya Rabu (03/02/2016) yang menamakan diri Koalisis Rakyat Untuk Demokrasi Dan Konstitusi (KoReksi Halmahera Utara).
Dalam gerakan ini dinahkodai oleh Irwan Djam melakukan aksi demonstrasi di tiga lembaga negara yang terkait persoalan ini, seperti di kantor Mendagri dalam orasinya Irwan Djam menyampaikam kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menunda Surat Keputusan (SK) bagi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara karena terindikasi Korupsi dan Kolusi.
“Pak Menteri, tolong Surat Keputusan (SK) nya Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara ditunda, karena terindikasi Korupsi dan Kolusi”. Katanya.
Abdol Djalil yang juga orator dalam aksi ini, mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas kasus korupsi dana Bansos 2005-2010 yang merugikan Negara sebesar Rp 22.834.915.462 (temuan BPK RI, tahun 2009 Hal.10) atas nama Ir. Frans Manari (bupati terpilih 2016-2021).
“Kami minta KPK aegera usut tuntas kasus korupsi dana bansos atas nama Ir. Frana Manari”. Tambahnya
Abdol Djalil dalam orasinya juga mendesak Mabes Polri segera menindak lanjuti laporan Rusli Sibua (mantan Bupati Morotai) tentang keterlibatan Mulis Tapi-tapi dalam kasus suap Pilkada Morotai tahun 2011 lalu.
“Kami mendesak Polri untuk menindak lanjuti laporan keterlibatan Mulis Tapi-tapi dalam kasus suap Pilkada Morotai tahun 2011”. Tutupnya.