Reporter : Adi Wiyono
Kota Batu, Suara Indonesia-News.Com – Gara-gara konflik internal di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar antara kubu Gung Laksono dan abu Rizal Bakrie tak kunjung usai, DPD Partai Golkar Kota Batu terpaksa harus merelakan dana parpol sebesar Rp 87 juta yang harusnya diterimakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) tahun anggaran 2015.
Meskipun di Kota Batu tidak ada dualisme kepemimpinan, tetap saja DPD Partai Golkar Kota Batu terimbas permasalahan di tingkat pusat. Salah satunya gagal mendapatkan dana parpol.
“Dana Parpol untuk DPD Partai Golkar Kota Batu terpaksa tidak bisa kita cairkan karena tidak memenuhi persyaratan pencairan,” ujar Thomas Maedo, Kepala Kantor Kesbangpol, Jumat (25/12/2015).
Ia membenarkan memang diinternal DPD Partai Golkar Kota Batu tidak ada permasalahan, namun Permendagri dan dikuatkan surat edaran dari Mendagri yang mensyaratkan pengajuan dana parpol ini dari DPP partai yang bersangkutan.
Legalisasi partai ini dari Ketua Umum dan Sekjen partai, sementara di internal Partai Golkar hingga kini belum ada kepemimpinan yang diakui oleh pemerintah.
“Berdasarkan aturan tersebut, Pemkot Batu tidak bisa mencairkan sebelum ada ketetapan hukum dari pemerintah pusat,” ujar Thomas.
Akibatnya dana parpol untuk Partai Golkar ini terpaksa dikembalikan ke Kas Negara, meski ada pihak yang mendorong agar dana parpol tersebut segera dicairkan.
Sesuai dengan Permendagri tahun 2011, partai yang memiliki kursi di DPRD berhak mendapatkan dana parpol yang disesuaikan dengan hasil perolehan suara dalam pemilu legislatif.
Berdasarkan hal tersebut di Kota Batu, Pemkot Batu mengalokasikan dana parpol sebesar Rp 677 juta untuk Sembilan parpol peraih kursi Di DPRD kota Batu.
Dari Sembilan Parpol, kata Thomas, yang terima dana terbesar adalah PDIP yakni Rp 130 juta, ditempat kedua Partai Gerindra Rp 105 juta, disusul PKB sebesar Rp 103 juta. Sedang Partai Golkar mendapatkan dana parpol sebesar Rp 87 juta, PAN Rp 84 juta, Demokrat Rp 72 juta, PKS mendapatkan Rp 37 juta, Hanura Rp 31 juta dan Nasdem mendapatkan Rp 28 juta.
