Sumenep, Suara Indonesia-News.Com – Puluhan warga yang mengatasnamakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBHM) melakukan aksi ke Kantor Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Kamis (03/12/2015).
Dalam orasinya Mereka menuntut agar Panwaslih bersikap independen dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada setempat. Yang akan di laksanakan secara serentak tanggal 9 desember 2015
Sulaisi Abdurrasak selaku korlap aksi menuntut agar panwaslih bersikap independen dan transparan dalam penggunaan anggaran, sebab anggaran pengawasan sebesar Rp8 miliar itu berkaitan dengan kualitas kinerja komisioner.
Abdurrasak jugak menerangkan, salah satu kualitas kinerja Panwaslih yang menjadi tolak ukur adalah beberapa laporan pelanggaran kampanye pasangan calon kepala daerah diabaikan.
“Kami sempat melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu paslon dan disertai bukti-bukti berupa foto kegiatan, tapi ternyata Panwaslih menilai hal itu melewati batas waktu pelaporan, padahal kegiatan itu dilaksanakan pada 5 November dan kami melaporkan pada 7 November,”kata Abdurrasak.
Ia meminta, Panwaslih sebagai wasit, harus tidak berpihak pada salah satu paslon, melainkan harus netral.
Kalau memang Panwaslih menemukan beberapa pelanggaran, silahkan disampaikan ke publik, paparnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslih Sumenep, Moh Amin menyatakan, setiap kebijakan yang diambil komisioner dipastikan mengacu pada aturan yang ada.
“Kami memutuskan sesuatu harus sesuai dengan fungsi dan kewenangan kami. Jika keputusan itu tidak sesuai aturan, siapapun berhak menuntut lembaga Panwaslih,” jawab Amin didepan puluhan warga.
Para demonstrans tidak puas dengan jawaban komisioner Panwaslih, akibatnya lima perwakilan warga tersebut menemui komisioner Panwaslih di ruang lobi. Hingga saat ini pertemuan sedang berlangsung.(fjr/liq)
