BALIKPAPAN, Senin (4/5) suaraindonesia-news.com – Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) bersama gabungan komunitas sopir truk menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Kota Balikpapan.
Aksi ini merupakan puncak kegeraman para pengguna jalan terhadap karut-marut distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Sejumlah komunitas seperti Komunitas Sopir Truk Balikpapan (KSTB), Truck Community Balikpapan (TCB), dan ARTS bersatu menyuarakan kesulitan mereka dalam mendapatkan solar.
Selama ini, pelayanan solar subsidi hanya terpusat di dua lokasi, yakni SPBU Km 13 dan Km 15, yang memicu antrean mengular hingga berhari-hari.
Ketua Cabang PC PMII Kota Balikpapan sekaligus Koordinator Aksi, Hijir Ismail Aziz, dalam orasinya menegaskan bahwa antrean panjang ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan potret buruk tata kelola energi di Kota Minyak.
“Sangat ironis, Balikpapan adalah kota pengolah minyak dengan kilang besar, tapi masyarakatnya harus mengantre berhari-hari hanya untuk solar. Ada indikasi kuat praktik penimbunan oleh oknum ‘pengetap’ yang membuat kuota harian puluhan ribu liter habis dalam sekejap,” tegas Hijir.
Kondisi ini dinilai merugikan ekonomi karena membengkaknya biaya logistik, mengganggu mobilitas, hingga memicu potensi konflik sosial di lapangan akibat ketidakadilan distribusi.
Dalam aksi tersebut, massa membawa delapan poin tuntutan mendesak, di antaranya:
1.Tindak tegas praktik penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi.
2.Pembukaan titik SPBU baru untuk mengurai kepadatan di Km 13 dan Km 15.
3.Mengaktifkan kembali SPBU Km 9 khusus untuk bus dan travel.
4.Prioritas kuota solar bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat sekitar.
5.Mendesak Polresta Balikpapan dan Polda Kaltim menuntaskan masalah mafia solar; jika gagal, Kapolresta dan Kapolda didesak mundur.
6.Operasional SPBU 24 jam di titik strategis.
7.Evaluasi kuota solar oleh BPH Migas agar sesuai kebutuhan riil Balikpapan.
8.Mendesak Gubernur Kaltim menuntaskan persoalan di Kalimantan Timur.
Massa mengancam akan kembali dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu 7×24 jam.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, yang menemui langsung para pendemo, bergerak cepat dengan menghadirkan perwakilan PT Pertamina Patra Niaga di lokasi aksi. Hasilnya, satu tuntutan langsung dikabulkan, yakni operasional SPBU 24 jam di titik-titik tertentu.
“Dari 19 SPBU di Balikpapan, hanya dua yang melayani solar. Ini sangat tidak wajar untuk kota produsen BBM. Antrean 300 sampai 400 kendaraan setiap hari itu ‘kebangetan’,” ujar Alwi Al Qadri dengan nada kecewa.
Sebagai langkah konkret, Alwi mengajak perwakilan mahasiswa dan sopir untuk terbang langsung menuju Kantor BPH Migas di Jakarta Selatan pada Selasa (5/5).
Perjalanan ini bertujuan untuk mengawal langsung evaluasi penambahan kuota solar dan pembukaan titik SPBU baru.
Perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Narotama Aulia Fazri Sam, menyatakan kesiapannya menjalankan instruksi operasional 24 jam setelah pembahasan teknis selesai. Ia juga berkomitmen mendampingi DPRD dan perwakilan massa ke Jakarta.
“Tugas kami adalah menyalurkan, sementara regulasi dan penentuan kuota ada di BPH Migas. Karena itu, kita akan bicarakan bersama di sana,” jelasnya.
Aksi berakhir dengan suasana kondusif setelah Ketua DPRD menandatangani lembar tuntutan mahasiswa dan sopir truk, menandai babak baru perjuangan warga Balikpapan dalam menuntut keadilan energi di tanah mereka sendiri.
