DELI SERDANG, Senin (6/4) suaraindonesia-news.com – Gebrakan awal tahun di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang melalui pelantikan 402 kepala sekolah baru pada Februari 2026 menuai sorotan dari publik dan kalangan pengamat. Meski diiringi narasi optimisme, sejumlah pihak mengingatkan bahwa kualitas pendidikan tidak akan berubah jika proses pengangkatan jabatan masih dibayangi pola yang dinilai kurang transparan.
Pengamat pendidikan, Muhammad Ilham, menilai kepercayaan publik saat ini berada pada titik krusial. Ia menyebut, pernyataan optimistis Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang, Suparno, perlu segera diwujudkan dalam sistem yang dapat diukur secara objektif.
“Masyarakat bosan dengan retorika. Kita baru saja melihat pelantikan besar-besaran, tapi pertanyaannya: apakah mereka yang terpilih benar-benar berdasarkan kompetensi, atau masih ada faktor ‘titipan’?” ujar Ilham.
Sorotan tersebut mengemuka seiring langkah sebelumnya yang diambil Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, yang mencopot 31 kepala sekolah karena dinilai bermasalah, khususnya terkait integritas dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Kebijakan tersebut dinilai sebagai momentum pembenahan yang diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola pendidikan, termasuk mencegah praktik jual beli jabatan maupun penempatan kepala sekolah yang tidak memenuhi standar profesional.
Selain persoalan integritas, sejumlah tantangan lain juga menjadi perhatian dalam upaya reformasi pendidikan di Deli Serdang. Di antaranya adalah kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah yang sebelumnya menuai keluhan karena dinilai membebani dana BOS di sekolah induk.
Di sisi lain, kesejahteraan guru juga masih menjadi persoalan, terutama terkait keterlambatan pencairan sertifikasi serta beban administrasi yang dinilai tinggi oleh tenaga pendidik.
Masalah lain yang turut disorot adalah fenomena penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah yang dinilai menghambat efektivitas administrasi di sejumlah sekolah dasar negeri.
“Kepala sekolah adalah nakhoda. Jika nakhodanya dipilih secara profesional dan transparan, sekolah akan maju. Jika tidak, program secanggih apa pun hanya akan berakhir sebagai dokumen administratif tanpa dampak nyata bagi siswa,” kata Ilham.
Saat ini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret Kepala Dinas Pendidikan dalam menindaklanjuti berbagai tantangan tersebut. Masyarakat menunggu pembuktian bahwa upaya pembenahan pendidikan di Deli Serdang tidak hanya sebatas pergantian jabatan, tetapi juga menyentuh perbaikan sistem secara menyeluruh.
