JAKARTA, Senin (09/02) suaraindonesia-news.com – Realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2025 mencapai 95,73 persen. Untuk menjaga stabilitas dan kualitas realisasi anggaran pada tahun berikutnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengimbau seluruh jajaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar menyiapkan perencanaan anggaran secara matang sejak awal tahun 2026.
Imbauan tersebut disampaikan Sekjen ATR/BPN dalam Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat 401 Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah kita terima benar-benar digunakan secara tepat sasaran, efisien, memberikan manfaat, serta menghasilkan dampak yang nyata untuk masyarakat. Anggaran yang diterima pada 2026 harus mengalir secara langsung pada pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Ia menegaskan bahwa forum evaluasi tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, capaian realisasi anggaran tahun 2025 mencerminkan komitmen dan kerja sama yang baik dari seluruh jajaran, sekaligus menunjukkan koordinasi yang semakin solid dalam pelaksanaan program kementerian.
Sekjen ATR/BPN juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang terstruktur dan disiapkan secara matang sejak awal tahun. Langkah tersebut antara lain dilakukan dengan menetapkan target kinerja yang realistis, menyusun jadwal pelaksanaan yang jelas, serta menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap.
“Dengan demikian, masing-masing satuan kerja memiliki proyeksi capaian triwulanan sebagai alat pengendalian pelaksanaan program,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dalu Agung Darmawan menyoroti perlunya penguatan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN pusat dengan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan (Kantah). Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan hasil pelaksanaan program di seluruh tingkatan. Ia berharap, tahun 2026 dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam rapat evaluasi tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, meskipun pelaksanaannya sempat menghadapi keterbatasan waktu akibat penyesuaian anggaran di pertengahan tahun.
“Ke depan, kami sebagai evaluator dari Biro Perencanaan bersama Inspektorat Wilayah dan direktorat terkait akan mengoordinasikan proses evaluasi ini. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan agar target tahun 2026 dapat tercapai sekaligus meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih pada tahun 2025,” ujarnya.
Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 dilaksanakan selama tiga hari, yakni pada 4–6 Februari 2026. Dalam kegiatan ini, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajarannya memaparkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2025 serta menyampaikan rencana aksi untuk tahun 2026.
Rapat tersebut dihadiri oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang mengikuti secara luring maupun daring, serta seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran.
