JAKARTA, Rabu (28/01) suaraindonesia-news.com – Ketua Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Indonesia, Jeny Claudya Lumowa, menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di berbagai wilayah, baik di pusat kota maupun daerah terpencil.
Gagasan tersebut disampaikan Jeny Claudya Lumowa melalui sejumlah forum diskusi serta komunikasi dengan pihak terkait di lingkungan Polri dan lembaga terkait lainnya. Menurutnya, pemerataan kesejahteraan personel Polri merupakan faktor penting dalam mendukung optimalisasi perlindungan terhadap masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Ia menjelaskan, anggota Polri yang bertugas di daerah terpencil memiliki peran yang sama strategisnya dengan personel yang bertugas di wilayah perkotaan. Namun, keterbatasan akses fasilitas dan dukungan kesejahteraan di daerah terpencil kerap menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas.
“Anggota Polri yang bertugas di daerah terpencil atau pinggiran kota sering menghadapi tantangan lebih besar, mulai dari akses tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan anak, hingga dukungan logistik. Jika kesejahteraan mereka tidak terpenuhi secara merata, tentu akan sulit bagi mereka untuk fokus memberikan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak,” ujar Jeny Claudya Lumowa dalam salah satu diskusi terkait perlindungan perempuan dan anak.
Ia menambahkan, ketimpangan kesejahteraan berpotensi menimbulkan beban psikologis dan fisik bagi personel, yang pada akhirnya dapat memengaruhi fokus dan kemampuan dalam menangani kasus-kasus perlindungan perempuan dan anak secara cepat dan tepat. Selain itu, pemerataan kesejahteraan dinilai dapat meningkatkan motivasi personel untuk bertugas di wilayah terpencil, sehingga mengurangi persoalan kekurangan tenaga dan memperluas jangkauan perlindungan di seluruh Indonesia.
Menurut Jeny Claudya Lumowa, pemerataan kesejahteraan akan memberikan sejumlah manfaat, antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di daerah terpencil, memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat setempat, menekan tingkat rotasi personel, serta mendorong terciptanya kondisi keamanan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pendidikan di daerah.
Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya pemberian Manfaat Ekonomi dan Sosial (MES) yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta penyediaan fasilitas asrama dengan spesifikasi dan kualitas yang setara bagi seluruh anggota Polri tanpa memandang lokasi penugasan.
“Baik yang bertugas di kota besar maupun di daerah terpencil harus mendapatkan MES sesuai jenjang dan tugasnya, serta akses ke asrama yang layak huni dengan fasilitas memadai, seperti ketersediaan listrik dan air bersih, ruang istirahat yang nyaman, serta lingkungan yang sehat,” katanya.
Selain itu, Jeny Claudya Lumowa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mendorong Polri dalam menyusun dan mengawal kebijakan yang menjamin kesetaraan akses terhadap fasilitas asrama dan pemberian MES bagi seluruh personel. Beberapa langkah yang disarankan antara lain evaluasi berkala implementasi MES di berbagai wilayah, pembangunan dan renovasi asrama dengan standar seragam, serta pemantauan kelayakan fasilitas secara berkelanjutan.
Sementara itu, Polri telah menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan personel melalui berbagai langkah, termasuk evaluasi kondisi kesejahteraan di berbagai daerah, pengalokasian anggaran yang lebih merata, serta program renovasi dan pembangunan asrama baru dengan standar yang seragam. Upaya tersebut ditujukan untuk menyamakan fasilitas asrama dan penyaluran MES yang sesuai bagi seluruh anggota Polri di Indonesia.
