BALIKPAPAN, Senin (19/1) suaraindonesia-news.com – Mandeknya proyek pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Sayang Ibu di Balikpapan Barat memicu reaksi keras dari legislatif.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, H. Haris, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak boleh terburu-buru melakukan lelang ulang sebelum ada audit resmi dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Proyek yang berlokasi di Kelurahan Baru Ulu ini diketahui terhenti dengan progres fisik hanya 20 persen, padahal anggaran yang dialokasikan dari APBD 2024 mencapai Rp 106 miliar.
H. Haris menekankan bahwa penjelasan dari Inspektorat Kota Balikpapan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sangat krusial sebelum proyek dilanjutkan. Hal ini guna memastikan penggunaan anggaran yang sudah terserap pada tahap awal tidak menyisakan persoalan hukum.
“Proyek ini tidak bisa serta-merta langsung main lelang ulang. Harus ada audit dulu dari Inspektorat dan BPK RI untuk memastikan apakah pada pengerjaan 20 persen pertama itu ada temuan kerugian negara atau tidak,” tegas H. Haris saat disambangi awak media diruang kerjanya, Senin, (19/1).
Lebih lanjut, politisi senior ini mendorong pembentukan Pansus untuk membedah penyebab kegagalan proyek secara transparan. Pansus dinilai perlu untuk mengevaluasi kinerja seluruh pihak, termasuk konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang dibayar untuk mengawasi proyek tersebut.
“Kita harus duduk satu meja antara Pemerintah Kota dan DPRD melalui Pansus. Kita ingin tahu kegagalan ini disebabkan oleh apa. Jika baru 20 persen saja sudah berhenti, itu namanya gagal total. Jangan sampai pemenang tender berikutnya menghadapi masalah hukum yang ditinggalkan kontraktor lama,” ujarnya.
H. Haris juga menyoroti peran konsultan pengawas atau Manajemen Konstruksi (MK). Menurutnya, MK memegang tanggung jawab penuh dalam memastikan kelancaran konstruksi dari sisi waktu, biaya, dan kualitas.
“MK itu dibayar untuk mengawasi. Kenapa keterlambatan ini dibiarkan sampai hampir setahun? Apa yang mereka awasi kalau proyeknya gagal? Ini harus dipertanyakan pertanggungjawabannya,” cetus Haris.
Terkait kendala teknis di lapangan yang melibatkan warga sekitar, Haris menilai hal tersebut seharusnya bisa dimitigasi sejak awal jika kontraktor pelaksana melakukan sosialisasi dengan benar.
Ia meyakini pada dasarnya warga Balikpapan Barat mendukung penuh pembangunan fasilitas kesehatan ini.
“Jangan mentang-mentang proyek pemerintah lalu mengabaikan warga. Jika sosialisasi benar, tidak akan ada kendala. Masyarakat sangat mendambakan rumah sakit ini,” tambahnya.
DPRD Balikpapan menyatakan kekecewaannya atas tertundanya layanan kesehatan bagi masyarakat akibat kegagalan proyek ini. Pihak legislatif berkomitmen untuk mengawal proses evaluasi hingga keluar surat rekomendasi resmi dari pihak berwenang yang menyatakan proyek tersebut bersih dari pelanggaran hukum sebelum lelang baru dimulai.
Reporter: Fauzi
Editor: Amin
Publisher: Eka Putri
