KOTA BOGOR, Minggu (4/1) suaraindonesia-news.com – Anggota DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menegaskan bahwa pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor harus bertumpu pada penguatan sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam menata masa depan warga sekaligus kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Heri Cahyono pada Sabtu (4/1/2026). Ia menilai, tanpa strategi pendidikan yang terarah dan konsisten, upaya pembangunan kesejahteraan berpotensi hanya menjadi wacana tanpa dampak nyata.
“Jika ingin Kota Bogor benar-benar sejahtera, maka masa depan warganya harus ditata sejak sekarang. Fondasi terkuat untuk itu adalah pendidikan,” ujar Heri Cahyono.
Ia menjelaskan, kesejahteraan pada dasarnya berawal dari keluarga. Keluarga yang memiliki penghasilan, aset, keterampilan, hunian layak, serta anak-anak yang menempuh pendidikan hingga jenjang tinggi dinilai memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan dan membangun kehidupan yang stabil.
Sebaliknya, keluarga yang anak-anaknya putus sekolah dan tidak mendapatkan arah pendidikan yang jelas cenderung mengalami kesulitan dalam memutus rantai kemiskinan. Menurut Heri, kondisi tersebut merupakan realitas sosial yang masih dijumpai di lapangan.
“Ini bukan asumsi, melainkan fakta sosial yang dapat kita lihat secara langsung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Heri menyampaikan bahwa prinsip yang sama berlaku dalam skala kota. Suatu daerah akan memiliki daya saing kuat apabila mayoritas penduduk usia produktifnya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai. Kelompok ini, menurutnya, akan menjadi penggerak utama perekonomian, pencipta lapangan kerja, sekaligus penopang bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
Atas dasar itu, Heri Cahyono mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk menjadikan pendidikan sebagai poros utama dalam kebijakan pembangunan kesejahteraan. Salah satu langkah konkret yang diusulkannya adalah menjadikan pendidikan sebagai salah satu indikator dalam penyaluran bantuan sosial.
“Keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial harus memastikan seluruh anaknya tetap bersekolah. Apabila ada anak yang putus sekolah tanpa alasan yang jelas, maka bantuan tersebut perlu dievaluasi. Ini bukan bentuk hukuman, melainkan upaya memutus kemiskinan struktural,” jelasnya.
Selain kebijakan bantuan sosial, Heri juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam membuka akses dan memberikan pendampingan bagi anak-anak Bogor untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah kedinasan, seperti IPDN, Akpol, Akmil, PKN STAN, sekolah pelayaran, sekolah agraria, hingga sekolah sandi negara.
Menurutnya, sekolah kedinasan merupakan salah satu jalur strategis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu karena memberikan pendidikan tanpa biaya serta kepastian peluang kerja setelah lulus. Oleh karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu lebih serius dalam mempersiapkan, membina, serta memperjuangkan kuota bagi calon peserta didik asal Kota Bogor.
Heri Cahyono juga mengusulkan agar Pemerintah Kota Bogor membangun basis data pendidikan warga yang komprehensif. Basis data tersebut diharapkan memuat informasi mengenai persentase warga berpendidikan tinggi, jumlah warga yang menempuh pendidikan kedinasan, serta distribusi tenaga kerja di berbagai sektor.
“Data pendidikan yang akurat sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia optimistis, apabila sektor pendidikan ditata dan diperkuat secara sungguh-sungguh, Kota Bogor tidak hanya mengalami pertumbuhan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya secara nyata.
“Jika pendidikan menjadi prioritas utama, saya yakin Bogor tidak hanya tumbuh, tetapi benar-benar naik kelas menjadi kota yang sejahtera,” pungkas Heri Cahyono.
Reporter: Iran G Hasibuan
Editor: Amin
Publisher: Eka Putri
