KOTA BOGOR, Jumat (02/01) suaraindonesia-news.com – Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk mengubah pola pengelolaan sampah, khususnya limbah sayuran di Pasar Tohaga Unggul (TU), agar dimanfaatkan menjadi kompos atau pupuk tanaman.
Menurut Heri, kebijakan tersebut merupakan solusi yang logis, efisien, dan berkelanjutan dalam mengatasi persoalan sampah perkotaan yang selama ini menjadi tantangan serius.
Ia menjelaskan, Pasar TU setiap hari menghasilkan sekitar 50 ton limbah sayuran. Selama ini, seluruh limbah tersebut langsung diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang tidak hanya membutuhkan biaya besar tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan yang semakin meningkat.
“Secara logika sederhana, limbah sayur itu bukan sampah akhir. Itu adalah bahan baku pupuk. Jika terus dibuang ke TPA, kita justru membayar mahal untuk sesuatu yang sebenarnya bisa memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan,” ujar Heri.
Heri menilai, perubahan pola pengelolaan sampah tersebut tidak memerlukan teknologi yang rumit. Prosesnya dapat dimulai dari pemilahan limbah organik di pasar, dilanjutkan dengan pencacahan, fermentasi, pematangan, hingga pengemasan kompos yang siap digunakan sebagai pupuk.
“Bahan bakunya tersedia setiap hari, teknologinya sederhana, dan hasilnya dapat langsung dimanfaatkan oleh petani, program penghijauan kota, maupun ketahanan pangan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa manfaat dari kebijakan ini sangat luas. Selain mengurangi beban TPA dan menekan biaya pengelolaan sampah, sistem tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat sektor pertanian perkotaan, serta membuka peluang pendapatan daerah melalui penjualan pupuk organik.
“Jika ini dijalankan, berarti kita sedang membangun sistem ekonomi sirkular, di mana sampah diubah menjadi sumber daya, bukan lagi sekadar masalah,” tegas Heri.
Lebih lanjut, Heri membuka peluang keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan program tersebut, baik dari sektor swasta, BUMD, koperasi, maupun komunitas masyarakat, melalui skema kerja sama pengelolaan, investasi, hingga pemasaran produk kompos.
“Program ini bisa dikelola bersama pihak ketiga secara profesional dan transparan. Pemerintah menyiapkan regulasi dan fasilitas, sementara operasionalnya dapat melibatkan mitra usaha dan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Iran G Hasibuan
Editor: Amin
Publisher: Eka Putri
