SEMARANG, Rabu (03/12) suaraindonesia-news.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa distribusi tanah harus dilakukan secara adil guna memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan sebagian kecil pihak, tetapi memberikan kesempatan setara bagi masyarakat luas.
“Di Indonesia ini ada 190 juta hektare tanah. Struktur ketidakadilan kepemilikan tanah menciptakan ketimpangan sosial dan ketidakadilan di Indonesia. Saat ini sedang kita perbaiki,” ujar Menteri Nusron dalam acara Indonesia Punya Kamu di Universitas Diponegoro (UNDIP), Jawa Tengah, Selasa (02/12/2025).
Menteri Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN diberikan mandat presiden untuk melakukan penataan ulang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada pelaku usaha. Penataan tersebut dilakukan berdasarkan tiga prinsip utama, yakni keadilan, pengurangan kesenjangan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Ia menegaskan bahwa upaya tersebut bukan untuk menghambat investasi, melainkan menyeimbangkan kepentingan publik dengan kepentingan usaha agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan masyarakat rentan.
Menurutnya, penataan ulang bukan hanya soal administrasi, tetapi menjadi bagian dari koreksi kebijakan agar negara hadir bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Reforma agraria harus mengutamakan petani, masyarakat lokal, serta kelompok yang selama ini mengalami kesulitan mengakses lahan produktif. Dengan distribusi tanah yang lebih adil, Menteri Nusron meyakini stabilitas sosial dapat diperkuat sekaligus mendorong produktivitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.
“Kami sebagai Menteri ATR/Kepala BPN atas perintah Bapak Presiden Prabowo harus berdiri tegak di atas keadilan rakyat untuk menjamin itu semua,” ujarnya.
Acara Indonesia Punya Kamu merupakan inisiatif Garuda TV dengan tema “Membangun Masa Depan Lewat Inovasi, Energi, Keuangan dan Kesehatan Mental”. Ratusan mahasiswa memenuhi Muladi Dome UNDIP untuk mengikuti materi yang disampaikan Menteri Nusron.
Mendampingi Menteri Nusron pada kegiatan tersebut hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri. Turut hadir pula Kepala Staf Presiden, Muhammad Qodari; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin; Rektor Universitas Diponegoro, Suharnomo; serta civitas academica UNDIP.
