DENPASAR, Rabu (26/11) suaraindonesia-news.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan harus dilakukan sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik di Kementerian ATR/BPN memiliki porsi besar, yaitu sekitar 75–80% dari total pekerjaan sehingga diperlukan perubahan mendasar dalam pola kerja dan pelayanan.
Dalam pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali, Menteri Nusron menyoroti dua isu utama pelayanan publik, yakni lamanya proses layanan dan praktik pungutan liar. Ia menekankan bahwa kedua persoalan tersebut harus diselesaikan melalui perubahan pola pikir dan perbaikan sistem.
“Ekspektasi masyarakat sekarang berbeda. Mereka ingin dilayani cepat dan bersih,” ujar Menteri Nusron saat memberikan arahan di Kanwil BPN Provinsi Bali, Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa pemohon layanan pertanahan ke depan didominasi generasi yang tumbuh dengan budaya digital dan bersikap kritis terhadap kebijakan maupun pelayanan publik.
Generasi ini, menurutnya, tidak mentoleransi adanya percepatan berbayar maupun layanan yang tidak mengikuti ketentuan. Kemajuan teknologi yang memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan di media sosial harus menjadi perhatian dalam membangun sistem layanan yang lebih responsif.
Menteri Nusron menegaskan bahwa transformasi harus dimulai dari dua aspek, yaitu sistem dan sumber daya manusia (SDM). Pada aspek sistem, ia menekankan pentingnya penyederhanaan proses bisnis, penguatan akuntabilitas, serta digitalisasi layanan.
“Proses yang ada hari ini tidak salah, tetapi untuk kondisi sekarang sudah tidak relevan. Infrastruktur IT harus diperkuat. Digitalisasi adalah kunci untuk mengurangi pungli dengan mengurangi tatap muka. Saat ini HT dan Roya sudah digital. Berikutnya kita akan masuk ke layanan peralihan hak secara elektronik,” jelasnya.
Dari sekitar 7 juta berkas layanan yang diproses Kementerian ATR/BPN setiap tahun, sekitar 4% di antaranya berasal dari Provinsi Bali. Karena itu, peran SDM menjadi sangat penting dalam memastikan kualitas layanan berjalan optimal. Menteri Nusron meminta jajarannya tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, tetapi juga menjaga integritas.
“Kalau tidak berubah dan tidak meningkatkan kualitas diri, kita akan digulung oleh zaman,” tegasnya.
Ia berharap melalui perbaikan sistem dan SDM, Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali mampu memberikan layanan pertanahan yang cepat, bersih, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Perubahan perilaku masyarakat itu nyata. Karena itu, transformasi layanan harus dilakukan, bukan hanya untuk menjawab kebutuhan publik, tetapi juga agar institusi kita tetap relevan,” pungkasnya.
Kegiatan pembinaan ini diawali dengan penyampaian laporan kinerja oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging. Turut hadir para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali. Menteri Nusron hadir dengan didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian.
