PAMEKASAN, Rabu (11/06) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan jerigen untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan kartu kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada nelayan, Rabu (11/6/2025). Kegiatan ini digelar di Mandhapa Agung Ronggosukowati sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati KH Kholilurrahman dan Wakil Bupati H. Sukriyanto.
Sebanyak 2.000 unit jerigen BBM bersubsidi diserahkan kepada 500 nelayan yang tersebar di wilayah Pamekasan. Selain bantuan sarana, para nelayan juga mendapatkan kartu kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk perlindungan kerja bagi kelompok profesi yang tergolong rentan terhadap risiko kecelakaan.
Acara penyerahan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Masrukin, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Siran Wahyudi, Kepala Dinas Perikanan A. Fata, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura Anita, serta sejumlah pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Bupati KH Kholilurrahman menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan nelayan. Ia menekankan pentingnya peran nelayan dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui sektor kelautan dan perikanan.
“Kami berharap bantuan jerigen ini dapat mendukung kelancaran aktivitas nelayan dalam melaut. Sementara jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan kerja,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Menurutnya, kesejahteraan nelayan bukan hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga dari aspek rasa aman dan perlindungan sosial. Program ini diharapkan mendorong keberlanjutan usaha nelayan lokal dan meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Anita menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung pemerintah daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan nelayan dan pekerja informal lainnya.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk nelayan, memiliki akses terhadap perlindungan jaminan sosial,” katanya.
Penyerahan bantuan dan kepesertaan ini merupakan bagian dari langkah awal pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di sektor kelautan.
