KOTA BOGOR, Rabu (21/05) suaraindonesia-news.com – Kondisi Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor saat ini mendapat sorotan serius dari Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, M. Benninu Argoebie atau yang akrab disapa Kang Benn. Dalam keterangannya kepada media, Kang Benn menegaskan bahwa kantor DLH Kota Bogor jauh dari kata layak sebagai pusat pelayanan dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Saya prihatin dan geram. Bagaimana mungkin pengelolaan lingkungan hidup bisa maksimal jika kantornya saja masih berbagi tempat dengan bengkel dan parkir mobil pengangkut sampah? Bahkan status lahannya saja bukan milik Pemkot, masih pinjaman! Sampai kapan ini dibiarkan?” tegas Kang Benn.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa saat ini banyak kepala daerah dan kepala dinas lingkungan hidup yang tersandung masalah hukum akibat kelalaian dalam pengelolaan sampah. Hal ini, menurutnya, seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk lebih serius membenahi dari hulunya: mulai dari sarana dan prasarana hingga sistem kerja yang profesional.
Ada Dua Poin Utama yang Menjadi Perhatian Komisi 3 DPRD Kota Bogor:
1. Kepastian status lahan dan peningkatan fasilitas Kantor DLH
Kantor DLH harus berdiri di atas aset milik Pemkot dan tidak lagi “menumpang”. Status lahan yang jelas adalah fondasi dari segala bentuk pengembangan kelembagaan ke depan.
2. Penyediaan sarana prasarana serta lingkungan kerja yang layak bagi ASN
“Coba bandingkan dengan kantor-kantor dinas di Provinsi Jawa Barat. Tertata rapi, lingkungan kerja nyaman, dan kinerja ASN pun terlihat maksimal. Di Bogor? Tidak hanya DLH, bahkan Kantor Dinas Perhubungan pun masih menempati lahan milik provinsi dengan kondisi bangunan yang tidak memadai. Sampai kapan begini terus?” ujarnya.
Kang Benn menambahkan bahwa dalih keterbatasan anggaran tidak bisa lagi dijadikan alasan.
“Selama ada kemauan politik, anggaran bisa disesuaikan. Ini kebutuhan dasar dalam pelayanan publik. Ironisnya, bahkan kegiatan penyuluhan gerakan sadar memilah sampah yang selama ini menjadi fokus dan dorongan kuat Komisi III malah terkena tekanan efisiensi,” ujar politisi NasDem tersebut.
Ia juga menyoroti belum adanya rencana jelas terkait pengelolaan sampah dari hulu.
“Kita masih menemukan RW-RW di Kota Bogor yang membuang sampah ke selokan. Tanpa sistem dan edukasi dari rumah tangga, pengelolaan sampah tak akan pernah tuntas. Sayangnya, hingga kini belum ada strategi nyata dari Pemkot terkait hal itu,” kata Kang Benn.
Kang Benn menegaskan bahwa Komisi 3 DPRD Kota Bogor akan terus mendorong perubahan konkret, bukan hanya perbaikan infrastruktur, tetapi juga transformasi cara pandang terhadap pengelolaan lingkungan.
“Jangan terus-menerus jadikan anggaran sebagai kambing hitam. Ini soal prioritas dan keseriusan kita menjaga masa depan lingkungan dan kualitas pelayanan publik di Kota Bogor,” tutupnya.
