SUMENEP, Sabtu (26/04) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menegaskan komitmennya untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang responsif dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, menekankan bahwa dokumen perencanaan ini harus mampu menjawab dinamika perubahan dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Penyusunan awal RPJMD tersebut diawali dengan konsultasi bersama Bappeda Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya pada Kamis (24/4/2025).
Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan keselarasan antara arah pembangunan daerah, kebijakan provinsi, serta prioritas nasional.
Menurut Arif, RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan pembangunan lima tahun ke depan yang strategis.
“Penyusunan RPJMD harus berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Dalam proses penyusunannya, Pemkab Sumenep merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025.
Ia menjelaskan, rancangan awal RPJMD telah memuat visi dan misi kepala daerah terpilih dengan fokus utama pada pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta reformasi birokrasi.
Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian antara lain penguatan sektor pertanian dan kelautan, pembangunan infrastruktur penghubung antarwilayah, pengurangan angka kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, serta mitigasi terhadap perubahan iklim.
Arif menambahkan, keterlibatan publik menjadi elemen penting dalam setiap tahap penyusunan RPJMD, mulai dari forum lintas organisasi perangkat daerah (OPD) hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.
Dokumen itu juga disusun secara terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis OPD, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya melalui kerja sama tim teknis lintas sektor.
“RPJMD ini adalah milik bersama, bukan hanya milik pemerintah. Dengan perencanaan yang inklusif dan adaptif, kita menyiapkan Sumenep untuk masa depan yang lebih tangguh dan responsif terhadap perubahan,” kata Arif.
