BANDUNG, Selasa (25/02) suaraindonesia-news.com – Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan pertemuan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat di Ruang Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat. Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan, Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Rizaldi, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Dari DPRD Kota Bogor, hadir Ketua Komisi III, Heri Cahyono, Wakil Ketua Komisi III Benninu Argubie, serta anggota Abdul Rasyid, Murtadlo, Rozi Putra, dan Angga Alan Surawijaya.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono menyampaikan beberapa aspirasi penting yang menjadi perhatian DPRD Kota Bogor. Salah satunya adalah kebutuhan akan hibah lahan dan kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor yang hingga kini masih berstatus aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menekankan bahwa jika lahan dan kantor sudah dihibahkan, maka Pemerintah Kota Bogor dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas yang lebih layak.
Selain itu, DPRD Kota Bogor juga meminta bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk operasional program transportasi Biskita. Saat ini, DPRD Kota Bogor telah mengalokasikan Rp10 miliar dari total kebutuhan Rp30 miliar.
“Kami juga berharap ada kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bogor terkait pemanfaatan lahan parkir di jalan-jalan milik provinsi. Ini bisa membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor,” ujar Heri Cahyono.
Usulan lain yang disampaikan meliputi perbaikan trotoar, pembangunan jalan tembus, serta peningkatan sistem drainase dan daerah aliran sungai untuk mengatasi banjir di Kota Bogor.
Rozi Putra menyampaikan pentingnya pembangunan fly over di beberapa titik strategis, sementara Abdul Rasyid menyoroti sistem drainase dan kondisi sungai yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
Selain itu, Murtadlo juga menegaskan perlunya bantuan provinsi dalam menangani perbaikan jalan dan tembok penahan tanah (TPT) di Kota Bogor yang sering mengalami longsor.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menyatakan bahwa proses hibah lahan untuk Dinas Perhubungan Kota Bogor dapat segera diproses dengan mengajukan surat permohonan resmi dari Wali Kota Bogor yang baru, Deddy Rahim.
Terkait Biskita, Iwan menjelaskan bahwa ada kendala administratif akibat peralihan pembiayaan dari pemerintah pusat ke daerah, namun pihaknya siap membantu dengan mekanisme bantuan keuangan (bankeu).
“Terkait fly over dan underpass, perencanaannya sudah masuk dalam tahap DED pada 2025 dan baru bisa dieksekusi pada 2026. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya menjaga sungai di Kota Bogor agar tidak terjadi pengurukan yang menyebabkan banjir,” jelas Iwan Suryawan.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Rizaldi menambahkan bahwa berbagai usulan dari DPRD Kota Bogor, terutama terkait infrastruktur dan transportasi, akan difokuskan dalam program bantuan keuangan provinsi.
“Kami akan terus mengawal agar aspirasi ini bisa terakomodasi dalam program dan anggaran pemerintah provinsi. Soal air bersih dan bendungan, juga akan kami bahas dengan pihak terkait,” tambah Rizaldi.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam mendorong sinergi antara DPRD Kota Bogor dan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menangani berbagai permasalahan infrastruktur, transportasi, dan tata kota di Bogor. DPRD Kota Bogor berharap agar aspirasi ini dapat segera direalisasikan demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
