SUMENEP, Sabtu (1/2) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan berpartisipasi dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menyatakan bahwa forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk mencapai pembangunan yang merata, khususnya di Sumenep.
“Kami menyambut baik acara ini sebagai langkah positif untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas pemerintah pusat dan provinsi,” ujar Arif Firmanto, Sabtu (1/2/2025).
Dalam forum tersebut, Bappeda Sumenep menyampaikan berbagai usulan program pembangunan yang membutuhkan dukungan pemerintah. Beberapa fokus utama dalam RKPD 2026 mencakup:
- Peningkatan infrastruktur dasar – Terutama bagi wilayah kepulauan yang memerlukan konektivitas lebih baik.
- Pengembangan sumber daya air dan layanan kesehatan – Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Reaktivasi Airstrip Masalembu dan Percepatan Bandara Kangean – Sebagai upaya mendukung transportasi dan aksesibilitas wilayah kepulauan.
- Peningkatan infrastruktur konektivitas antarwilayah – Agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang lebih lancar.
- Dukungan program provinsi untuk wilayah kepulauan – Agar pemerataan pembangunan dapat diwujudkan.
“Dengan kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, perhatian terhadap penyediaan infrastruktur menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, kami berharap program prioritas yang kami usulkan dapat mendapat dukungan optimal,” terang Arif Firmanto.
Lebih lanjut, Arif Firmanto menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus menerapkan prinsip partisipasi publik, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada sinergi dengan elemen masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Oleh karena itu, integrasi pemikiran dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mempercepat kemajuan daerah,” tambahnya.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026 yang berlangsung di Surabaya, Jumat (31/1/2025) diikuti oleh 29 instansi, termasuk perangkat daerah lingkup Pemprov Jatim, Bappeda kabupaten/kota, akademisi, ormas, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, mitra pembangunan, serta instansi vertikal dan lembaga semi-pemerintah.
Acara ini juga ditandai dengan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 oleh perwakilan peserta sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
