ACEH TIMUR, Rabu (04/12) suaraindonesia-news.com – Sebanyak 116 warga Rohingya kembali mendarat di Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, kerap datangnya para manusia perahu istilah Imigran dari Rohingya ke Aceh Timur dan Provinsi Aceh pada umumnya diduga ada permainan jaringan mafia perdagangan manusia yang melakukan memobilisasi.
Selain ada big bos mafia perdagangan manusia, tak tertutup kemungkinan diduga ada oknum yang bekerja di International Organisation Migration (IOM) dan UNHCR (Unit Nation High Comessioner for Refugees) Indonesia hingga agen lokal yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia untuk mendapatkan cuan dari Badan Dunia (PBB).
Indikator keterlibatan mafia perdagangan manusia, dapat dilihat dari pola klasik mobilisasi warga Rohingya dalam beberapa tahun terakhir, untuk mendaratkan di Aceh, seperti yang terdampar 150 warga Rohingya di Kuala Krung Thoe Kecamatan Madat awal bulan November tahun ini, bahkan 6 orang wanita meninggal dunia, dan dikebumikan di Desa setempat.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, boat/kapal motor yang digunakan untuk mengangkut warga Rohingya yang singgah di Aceh Timur, dimana kapal motor tersebut dibeli dari salah seorang pengusaha asal Peureulak seharga 300 juta.
Selanjutnya rerdapat beberapa kejanggalan dan keanehan dalam kasus manusia perahu tersebut, seperti kasus kaburnya pengungsi yang seolah di atur sedemikian rupa agar publik tidak curiga.
Misalnya, warga Rohingya yang ditempatkan di barak/kamp pengungsian seperti di Desa Seuneubok Rawang Kecamatan Peureulak Timur, satu persatu hilang, disinyalir kabur ke Malaysia, dari data 167 pengungsi pada akhir november hnya tersisa sekitar 52 orang warga Rogingya yang masih bertahan.
Seorang warga setempat yang enggan menyebut namanya kepada media ini mengungkapkan, bebasnya kabur warga Rohingya dari tempat pengungsian karena tidak ada pengamanan dari pihak berwenang,
“Banyak sudah kabur, kabarnya mereka lari ke Malaysia,” ujar sumber setempat.
Lanjutnya, ada informasi yang beredar, jika ada warga yang mampu membujuk kabur dan membantu mengantarkan ke jalan nasional, ada pengusaha dari Malaysia yang mentransfer uang jasa dengan kisaran Rp 3 – 4 juta serta ada pihak yang menunggu untuk menjemputnya.
“Kalau berhasil membawa kabur, dan mengantarnya ke jalan raya lintas nasional Medan Banda Aceh, di bayar 3 juta yang di kirim ke rekening warga yang mengantarnya,” ungkap sunber tersebut.
Galuh Sri Wahyuni seorang jurnlis di Aceh Timur dalam sebuah perbincangan, menyebutkan Aksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kasus imigran Rohingya sudah menjadi konsumsi publik.
“Pihak aparat keamanan sudah banyak menangkap pelaku TPPO yang terlibat dalam kasus Rohingya, bahkan masih ada yang menjadi buronan,” kata Galuh.
Walaupun demikian kata Galuh, aksi perdagangan manusia tidak akan pernah berhenti, karena banyak pihak yang diduga terlibat dalam jaringan mafia, apalagi tak tertutup kemungkinan oknum-oknum yang bekerja di lembaga yang mengurusi pengungsi Rohingya ikut terlibat.
“Saya menduga adanya keterlibatan orang dalam,” tandas Galuh.
Dalam sebuah laporan yang dirilis beberapa waktu lalu oleh media portal, UNHCR turut menuliskan histori terkait pengungsi Rohingya di Aceh, serta jumlah kucuran dana bantuan ratusan milyar.
Organisasi ini mencatat terdapat 1,543 pengungsi Rohingya yang berlabuh di daratan Aceh, Indonesia sejak 14 November 2023. Sedangkan populasi Rohingya di Aceh ditaksir mencapai 1, 722 jiwa per 12 Desember, yang mana jumlah ini termasuk 179 orang yang turun dari kapal pada awal tahun.
UNHCR yang menggandeng International Organization for Migration (IOM) merekam sejumlah poin penting yang menjadi prioritas pengungsi Rohingya di Aceh. Terdapat enam prioritas, yaitu Protection (perlindungan), Shelter (tempat berlindung), Water, Sanitation and Hygiene (air, sanitasi dan kebersihan atau WASH), Food and basic needs (makanan dan kebutuhan dasar), Health (kesehatan), serta Mental Health and Psycho-Social Support (dukungan kesehatan mental dan Psikososial atau MHPSS).
Kabarnya, pihak UNHCR telah mengalokasikan anggaran berkisar 400 milyar untuk pembangunan barak permanen (tempat pengungsian) di Provinsi Aceh,
Untuk mendapatkan konfirmasi, media ini mengirim pesan ke nomor kontak 08111960xxxx Publik Informasi UNHCR Indonesia di Jakarta, akan tetapi hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.
