LAMPUNG UTARA, Minggu (10/7/2022) suaraindonesia-news.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) diduga tebang pilih soal pembayaran anggaran iklan media.
Namun, dugaan tebang pilih pembayaran anggaran media tersebut tidak langsung dibenarkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Kominfo, Firmasyah.
Hanya saja, yang membuat publik curiga saat dirinya sempat mengunggah status di aplikasi perpesanan WhatsAppnya bahwa semua pencairan iklan media harus menghubungi Kepala Dinas (Kadis) Kominfo.
”Yang mau cair segera hubungi Kadis aja, karena yang milih mana yang mau dicairkan dia yang milih,” tulis Firmasyah di status WhatsApp miliknya, Kamis (7/7/2022) kemarin.
Tangkapan layar status Firmansyah pun sontak jadi perbincangan di kalangan jurnalis Kabupaten Lampura.
Ditambah curiga lagi, pada ke esokan harinya Jumat (8/7/2022), Firmansyah kembali menggunggah status bahwa semua pembayaran iklan media sudah terbayarkan alias lunas.
“Alhamdililah semua yang udah masuk, sedang dan telah di infut. Tingal nunggu,” tulis Firmansyah kembali di status WhatsAppnya.
Salah satu awak media juga menyebut jika kebijakan mutlak ada pada seorang Kadis. Dia pun membocorkan bahwa sekitar 10 media telah menerima pencairan iklan dari Diskominfo Kabupaten Lampura.
“Dua hari kemarin sudah ada yang di transfer. Ada beberapa media yang sudah di transfer. Jadi di setop sama Kadis. Sudah ada 10 media lebih yang di transfer Kadis,” kata pelaku media yang enggan disebutkan namanya ini.
“Kamu temuin dia saja, ngobrol sama dia. Datangi kerumahnya, tapi jangan ramai-ramai,” katanya lebih lanjut.
Sementara salah satu staf di Diskominfo Kabupaten Lampura juga mengatakan bahwa pencairan anggaran media online menjelang hari raya Idul Adha memang belum bisa dicairkan.
Pihaknya menjelaskan, jika pembayaran iklan media di Diskominfo Kabupaten Lampura menggunakan sistem Lampura Sikep (LS).
”Iya sementara ini media online memang belum bisa dicairkan, dan Pak Kadis juga gak pilih-pilih media online kok. Ini hanya terkendala sistem pembayaran, harus Rp5 juta ke atas baru bisa di bayarkan,” ungkap staf Diskominfo Kabupaten Lampura yang juga tak mau disebutkan namanya ini.
”Mohon maaf ya. Sementara, info yang bisa aku kasih ini dulu,” kata dia lebih lanjut.
Hingga berita ini dinaikkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Diskominfo Kabupaten Lampura Doni.
Bahkan, saat hendak dikonfirmasi melalui sambungan selularnya nomornya pun tidak aktif.
Reporter : Yen
Editor : Miftahol Hendra Efendi
Publisher : Romla
