PATI, Kamis (16/06/2022) suaraindonesia-news.com – Persatuan Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati), melalui ketua umumnya, Pandoyo, mendesak Pemkab Pati dan DPRD Kabupaten Pati, merealisasikan tuntutan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Pandoyo meminta hal itu menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan anggota BPD di depan Gedung DPRD dan Kantor Setda Pati, Kamis (16/06/22), yang menuntut kenaikan tunjangan kesejahteraan dan dilakukannya program penguatan kelembagaan BPD.
“Kami mendukung dan mengapresiasi langkah BPD dalam memperjuangkan kesejahteraannya. Maka, kami mendesak Pemkab Pati dan DPRD Pati untuk merealisasikan tuntutan tersebut”, kata Pandoyo.
Kepala Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil itu menambahkan, pihaknya siap mengawal hingga tuntutan tersebut tuntas, sehingga ke depan diharapkan terjadi sinergitas antara pemerintah desa dengan BPD.
Baca Juga: Tuntut Kenaikan Tunjangan, Ribuan Anggota BPD di Kabupaten Pati Berunjuk Rasa
Pandoyo tak menampik, tunjangan kinerja BPD saat ini masih kurang layak, yakni hanya sebesar 1.750.000 rupiah per tahun. Masih jauh dibawah bila dibandingkan dengan tunjangan serupa oleh pemerintah kabupaten lain.
Menurutnya, berpatokan pada regulasi yang ada, Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukkan tunjangan itu sangat pas – pasan. Hal itu, dikarenakan porsi ADD dari DAU hanya 11,5 persen.
“Dan kalau kita boleh membandingkan dengan Kabupaten Rembang yang memiliki 260 desa saja ada porsi ADD 16.6 persen”, ungkapnya.
“Selaku Ketua Pasopati, kami akan berkordinasi dengan para kepala desa, perangkat desa, Rt Rw maupun BPD, bagaimana agar ADD ini ditingkatkan porsinya tidak hanya 11,5 persen, tetapi sekurang – kurangnya sama dengan Rembang. Syukur lebih, karena jumlah desa di Pati jauh lebih besar. Kalau ink tidak dikabulkan, tentu kami akan siap mengerahkan massa lebih besar hadir di DPRD untuk berjuang bersama”, tandas Pandoyo.
Reporter : Usman
Editor : Nurul Anam
Publisher : Romla
