ABDYA, Sabtu (11/6/2022) suaraindonesia-news.com – Di acara rapat paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2021, penyerahan rancangan Qanun pertanggungjawaban APBK Tahun Anggaran 2021 dan laporan hasil reses I Tahun 2022, terlihat sengit anggota tim pansus I dan II, Dewan perwakilan rakyat Kabupaten (DPRK) masing -masing membeberkan rekomendasi hasil temuan dijajaran Pemkab Setempat. Kamis (9/6/2022) lalu.
Di ketahui, Pansus yang dilaksanakan selama 10 hari sejak 29 Mei sampai 7 Juni 2022 lalu di daerah pemilihan masing -masing.
Teuku Cut Rahman dari tim pansus I DPRK memaparkan 10 rekomendasi temuan kepada pemkab hal- hal sebagai berikut :
A. Bidang pemerintahan (Komisi A)
1. Perhatian Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh barat daya untuk meningkatkan Insitif Imum Chik dan petugas Fardhu kipayah dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Demi terlaksananya pengawasan terhadap Pengolaan keuangan Gampong kami mintakan kepada pemerintah kabupaten Aceh barat daya untuk meningkatkan Jumlah honorarium tahu peu sebagai lembaga pengawasan di Gampong yang semula Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu ) perbulan per orang sesuai Perbup.
3. Dimintakan kepada pemerintah kabupaten C.Q Asisten pemerintahan dan kepala bagian pemerintahan Setdakab agar tegaskan kepada para camat dalam kabupaten Aceh barat daya selaku pengawas Pengolahan keuangan Gampong untuk lebih meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja aparatur Gampong.
4. Dimintakan kepada pemerintah kabupaten Aceh barat daya agar lebih baik memperhatikan petunjuk teknis dalam proses pencarian dana desa sehingga pengguna dana desa lebih tepat sasaran sehingga berdampak terhadap kemajuan pembangunan Gampong.
5. Dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama (eselon II) maupun jabatan administrator (eselon III) agar konsisten memperhatikan persyaratan jabatan, prosedur, petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sehingga kinerja aparatur sipil negara semakin berkualitas.
6. Penempatan pejabat administrator (eselon III) pada Inspektorat belum sesuai dengan kompetensi sehingga mengakibatkan kinerja aparatur pengawasan instansi pemerintah (APIP) lemah dan tidak terlaksana dengan baik.
7. Diminta kepada inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya, agar dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT) sebagai aparatur pengawasan instansi pemerintah (APIP) dapat memprioritaskan pengawasan terhadap kinerja keuangan SKPK.
8. Dimintakan kepada inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya, agar membuat prioritas serta mencari cara dan memberi solusi yang konkrit terhadap kerugian keuangan Gampong.
9. Terhadap laporan hasil review dana alokasi khusus (DAK) tahap II tahun anggaran 2021 terdapat realisasi ( DAK ) tahun 2021 tidak tercapai (rendah) yang mengakibatkan beberapa kegiatan gagal bayar.
10. Untuk terwujudnya ketertiban umum ditengah masyarakat yang berdampak kepada keamanan /ketertiban dalam kehidupan sosial dan penegak syariat Islam secara kaffah maka dipandang perlu dibentuk dalam suatu wadah payung hukum setingkat Qanun, sehingga pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangan -undangan dapat ditingkatkan.
“Dari kejadian tersebut di atas berakibat kejadian kepada pejabat eselon III dan eselon IV serta beberapa PNS yang berkaitan langsung dengan kegiatan DAK TA 2021 dinas pendidikan itu di minta pindahkan sekaligus di non-jobkan,” terang Teuku Cut Rahman.
Ia menambahkan, penerima DAK dan inspektur selaku pe review agar kejadian tersebut tidak akan terulang kembali di Kabupaten Abdya.
Sementara, tim pansus II komisi B dan D Ikhsan Jufri membeberkan 4 temuan dan Catatan.
Pertama, bidang perumahan rakyat, target suplai air bersih oleh PDAM ke pemukiman warga di kecamatan Babahrot pasca pembangunan bendungan sadap dan pompa air belum terwujud, disebabkan kualitas pekerjaan pemasangan intalasi air bersih oleh dinas perkim(ANGGARAN 2021) dikerjakan asal jadi.
Ke dua, terkait urusan pertanian dan pangan dalam peningkatan produktifitas sektor pertanian tidak tersedianya Alsintan pada masa bajak sawah maupun pada masa panen. Padahal pemkab telah mengalokasikan dana untuk pengadaan maupun perawatan alsintan.
Tiga, urusan kesehatan di RSUTP.
A. Temuan adminitrasi keterlambatan kelem jasa medis.
B. Tim pansus juga melihat banyaknya Pustu, Polindes dan Poskesdes yang tidak berfungsi.
C. Kondisi Puskesmas Le mirah sudah tidak layak untuk pelayanan kesehatan dikarenakan beberapa hal sumber air bersih yang sangat sulit Daan akses jalan menuju puskesmas tidak ramah terhadap kondisi pasien.
“Rekomendasi apabila kepala dinas tidak mampu membenahi berfungsinya fasilitas kesehatan maka kami menyarankan agar kepala dinas tersebut di ganti,” terangnya.
D. Tim pansus merekomendasikan pemindahan lokasi puskesmas Ie Mirah Babahrot ke lokasi lain.
Kemudian ke empat urusan pendidikan
Terdapatnya sejumlah silva tahun anggaran 2021 di antaranya belanja pegawai sekitar 5 miliar, belanja barang dan jasa sekitar 7 miliar lebih dan pos kegiatan lainnya.
Sambungnya, terkait dengan pelaksanaan fisik tahun 2021 ada keterlambatan penginputan sehingga tidak di trasnfer dana DAK tahap akhir.
“Ironinya tidak menjelaskan sumber dana yang dibayarkan kepada rekanan terhadap pelaksanaan dan fisik pada tahun 2021,” keluhnya.
Selanjutnya, laporan penyampaian hasil reses masa sidang tahun 2022 anggota DPRK terhadap reses I di daerah pemilihan masing -masing.
Julinardi menuturkan, bahwa Kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat Daya, tahun 2022 ini kami pusatkan diseluruh kecamatan yang dihadiri oleh perangkat Gampong, tokoh masyarakat, organisasi pemuda dan masyarakat.
Menurutnya, ini berlangsung sangat apik dan penuh dengan keakraban dan kekeluargaan dialog sangat intens terjadi sepanjang pertemuan berlangsung.
“Banyak usulan dan saran dari masyarakat yang menginginkan kemajuan fisik dan moril,” tutupnya.
Pantauan awak media, rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRK Abdya Nurdianto. Dan dihadiri Wakil Bupati Abdya Muslizar MT, Wakil ketua I Syarifuddin dan Wakil II Hendra Fadli, SH, anggota DPRK, perwakilan Polres, Kejari Abdya, Dandim 0110, Para Asisten /Staf Ahli, Ketua MPU, SKPK, KIP serta undangan lainnya.
Reporter : Nazli
Editor : Redaksi
Publisher : Romla
