RPROBOLINGGO, Kamis (7/10/2021) suaraindonesia-news.com – Dalam rangka mempermudah sertifikasi produk halal bagi IKM dan UKM di Kota Probolinggo, Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo melakukan komitmen perjanjian kerja sama.

Komitmen kerjasama permudah sertifikasi produk halal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dengan Kepala Kemenag Kota Probolinggo, Samsur, di rumah dinas wali kota, Kamis (7/10/21) siang.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kota Probolinggo Fitriawati mengatakan, kerjasama tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik terkait kegiatan yang ada di Kemenag dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP), yakni sertifikasi halal.

“Pintu masuknya memang harus melalui Kemenag, kerjasama untuk pelaku usaha mikro,” ujar Fitriawati menjelaskan, Kamis (7/10/21).

Fitriawati menjelaskan, pelaku usaha mikro memiliki daya saing, saat produk dipasarkan ke luar daerah yang diminta adalah sertifikasi halal. Begitu pula untuk One Produk One Pesantren (OPOP).

“Soal biaya sertifikasi kita upayakan gratis. Tergantung dari usaha yang dimiliki, besaran tersebut berkisar antara Rp 3 sampai 5 juta,” sebutnya.

Sementara Kepala Kemenag Kota Probolinggo, Samsur, menyampaikan jika ruang lingkup kerjasama dilakukan secara sinergis dan saling mendukung dalam pelayanan sertifikasi halal.

“Dalam hal ini Kemenag menyiapkan dan menyampaikan dokumen persyaratan permohonan yang diperlukan kepengurusan sertifikasi halal. Serta membina dan mendorong pelaku usaha mikro yang di fasilitasi halal, agar memenuhi segala ketentuan dan komitmen dalam sistem jaminan halal,” terang Samsur.

Samsur menambahkan, bahwa DKUPP nantinya menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan yang diperlukan dalam kepengurusan sertifikasi halal.