6 Tahun Belum Ada Kepastian, Polres Sumenep Janji Akan Tindaklanjuti Dugaan Kasus Pengadaan Gedung Dinkes

oleh -227 views
Kapolres Sumenep, AKBP Deddy Supriadi saat dimintai keterangan terkait dugaan kasus pengadaan gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Kamis (30/1/2020).

SUMENEP, Kamis (30/1/2020) suaraindonesia-news.com – Dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek Gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, sampai saat ini masih berputar ditangan penyidik Polres Sumenep.

Perlu diketahui bahwa kasus tersebut sudah sampai 6 tahun dari waktu dilaporkan sejak tahun 2015, hal tersebut sebelum inisial I dan A ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Sumenep.

Kasatreskrim Polres Sumenep, AKP Oscar S Setjo mengatakan, ternyata dari kasus tersebut masih tertatah rapi, hal itu akan dilanjutkan oleh Kasatreskrim Polres Sumenep yang baru. Kedua tersangka itu meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, sampai saat ini belum dilakukan penahanan.

“Selama saya menjabat disini, saya berjanji akan melakukan secara maksimal terkait beberapa kasus yang belum selesai, saya akan mengupayakan minggu ini dan sesegera mungkin,” kata Kasatreskrim Polres Sumenep, Kamis (30/1).

Kapolres Sumenep, AKBP Deddy Supriadi menyampaikan, untuk kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep itu sudah dinyatakan tahap penyidikan dan sudah ditetapkan sebanyak dua orang.

“Dari dua tersangka tersebut diantaranya berinisial I dan A, jadi keduanya diproses sebagaimana proses Tindak Pidana Korupsi,” ungkapnya.

Lanjut AKBP Deddy Supriadi, saat dikonfirmasi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek Gedung Dinkes tersebut pihaknya akan menuntaskan kasus itu sampai selesai.

“Jadi proses tindak pidana korupsi, kita berharap ini merupakan efek jera bagi pejabat negara atau pun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep,” kata Kapolres Sumenep.

Meskipun dari dua orang itu sudah ditetapkan tersangka dari penyidik memiliki penilaian tersendiri dalam mengungkapkan kasus besar.

“Penahan itu di dalam proses tindak pidana tidak mutlak dilakukan, tergantung penilaian penyidik kepada tersangka yang bersangkutan. Contohnya, jika kepada yang bersangkutan saat diundang hadir, kemudian tidak menghambat data-data yang disemogakan, maka kita juga mempunyai nilai tersendiri untuk dilakukan penahan,” jelas Deddy.

Kasus Tipikor untuk prosenya tidak sama dengan kasus kejahatan lainnya. Sebab, perlakuan kasus besar membutuhkan pendalaman data yang tinggi dan proses pengkajiannya yang optimal.

“Kalau kejahatan jalanan berbeda, karena itu mengganggu kesejahteraan masyarakat umum. Kalau tindak pidana korupsi memang secara spesifik perlakuannya juga berbeda, tapi kita bisa melihat dan menilai apakah yang bersangkutan kooperatif atau tidak,” ucapnya.

Ia mengatakan, tersangka kasus tersebut meski belum dilakukan penahanan, dalam saat sudah proses pengumpulan berkas yang penting dan akan dikirimkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

“Ini memang belum dilakukan penahanan karena masih proses pemberkasan, nanti akan dikirimkan ke Kejaksaan dan tergantung penelitian disana,” katanya.

Tambah Deddy, dari kedala dalam kasus ini, minimnya sejumlah jaksa yang ada di Kejari Sumenep, membuat hal itu dirasa kurang maksimal apabila harus menghabiskan masa penahan yang sangat lama.

“Karena mengingat juga jumlah jaksa yang minim, tentunya ketika kita melakukan penahanan akan menghabiskan masa penahan yang sangat lama,” kata dia.

Perlu diketahui bahwa inisial I dan A telah dinaikkan statusnya dari saksi ke tersangka, dan sampai saat ini untuk laporan pemberkasan tak kunjung masuk tangan Kejari.

“Saat ini sudah dinaikkan statusnya dari saksi sebagai tersangka. Berkasnya belum masuk ke Kejaksaan,” tandasnya.

Reporter : Dayat
Editor : Amin
Publisher : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *