2.491 Honorer K2 Malang Raya Minta Pemerintah Tak Ragu Mengangkat Menjadi PNS

oleh -49 views
Puluhan tenaga honorer akan mengadu nasibnya di depan anggota Komisi II DPR RI

Reporter : Adi Wiyono

Kota Batu, Suara Indonesia-News.Com – Rapat koordinasi Dewan Pimpinan Daerah Forum Honorer Katagori 2 Indonesia (DPD FHK 2 I)  dengan  komisi II DPR RI yang akan digelar,  Di Block Office  Sabtu (27/2/2016) besuk, akan benar-benar dimanfaatkan oleh  2491 Honorer K2 untuk mengadu nasibnya.

Derita Diana Sari Koordinator FHK2I Malang Raya, saat ditemui, Jumat (26/2/2016) sore mengatakan  bahwa  pertemuan besuk itu adalah untuk menindak lanjuti  hasil rapat kerja  dan rapat dengan pendapat  komisi II  DPR RI  dengan kemenkeu,  Kemenhum Ham , Kemenpan RB, KASN dan  lembaga aparatur Negara mengenai penyelesaian Honorer K2I.

Dalam pertemuan  yang akan dihadiri Anggota DPR RI Arteria Dahlan  dari Komisi II dari PDIP,  pihaknya  berencana   mendesak Kepada  Komisi  II DPR RI  untuk meminta kepada pemerintah untuk segera memberikan payung hukum  terkait permasalahan pengangkatan tenaga honorer  katagori 2 dengan membuat beberapa Opsi.

“Pemerintah harus  segera melakukan revisi  UU no 5 Tahun 2014  tentang aparatur sipil Negara  agar memungkinkan untuk memberikan payung hukum  terkait pengangkatan  tenaga Honorer K 2,” Kata derita Diana yang juga menjadi Guru SDN Sisir 06 Kota Batu ini.

Usulan pengangkatan menjadi PNS ini kata dia  dinilai wajar,  selain bekerja  dan mengabdi  puluhan tahun juga seluruh tenaga honorer pernah melakukan tes, namun hasil tes tidak pernah kunjung diumumkan,  pengumumannya terkesan misterius dan diindikasi ada kecurangan.

“Seluruh Tenaga honorer Di Malang raya itu  minta diangkat tanpa melalui tes, karena dengan tes hasilnya pun tidak jelas, pengumuman hasil tes yang dilakukan sebelumnnya itu sempat molor 7 kali, itupun  hasil tes dari tim  investigasi teman-teman honorer   ada indikasi kecurangan,” jelas dia.

Ia juga menyampaikan  hasil  jihat akbar yang dilakukan  oleh seluruh tenaga honorer K 2 se Indonesia itu,   telah menghasilkan kespakatan Komisi II DPRD RI dan dan kementrian keuangan sepakat untuk mendukung  pendanaan  rekruitmen tenaga honorer  K 2  melalui dukungan  angggaran  2016 melalui realokasi anggaran.

Sedang Suko Adi  Rino  ketua 1 DPW FKH2i  mengatakan,  Pengankatan K 2 i untuk menjadi PNS itu, karena  komisi II DPR RI sudah meminta pemerintah dalam hal ini Lembaga Aparatur Negara (LAN) agar dapat meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Negara sehingga dapat memenuhi kopensasi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *