Walaupun di Perbubkan, Gaji Honorer Tetap Terbayar

Ketua Komisi D DPRK Abdya, T Umar

Reporter : Nazli Md

Abdya-Aceh, Rabu (18/1/2017) suaraindonesia-news.com – Diisukan, jika pengesahan RAPBK Aceh Barat Daya (Abdya) tahun anggaran 2017 yang akan di-Perbup-kan, maka tenaga kontrak dan honorer dijajaran Pemerintahan kabupaten setempat akan dirumahkan. Namun, isu tersebut dengan tegas dibantah ketua komisi D DPRK Abdya, T Umar.

T Umar dalam konfrensi pers bersama 10 anggota DPRK Abdya yang disebut-sebut dalang dari gagalnya pengesahan RAPBK Abdya tahun 2017 diruang Komisi A DPRK setempat, mengakui terkait dengan masalah tenaga kontrak dan honorer itu tidak ada kaitannya dengan APBK yang diperbubkan karena itu sudah jadi kewajiban Pemkab setempat.

“Malahan rekan-rekan anggota DPRK telah memperingati pihak pemerintah, tenaga kontrak dan honorer gajinya harus ditingkatkan, jangan dikurungi,  hal ini telah berulang kali kita sampaikan kepada pemerintah sebelum dilaksanakan pembahasan KUA/PPAS,”tegas T Umar.

Pada kesempatan itu, T Umar yang merupakan anggota Fraksi Aceh dari Partai Aceh itu menyesalkan minimnya gaji yang diterima oleh para honorer dan kontrak yang rata-rata dibawah Upah Minimum Regional (UMR).

“Ini sangat aneh, uang makan bupati dan wakil bupati setahunnya mencapai Rp5 milyar pertahun, sedangkan gaji para honorer masih dibawah UMR perbulannya, ini tidak benar,”tegas T Umar.

Yang anehnya lagi, lanjut T Umar pengurangan ploting anggaran untuk tenaga honorer dan kontrak itu disebutkan dikarenakan sepuluh anggota dewan yang bergabung di Partai Aceh,”Ini tidak benar, malah kita memperjuangkan gaji honorer itu ditambahkan, bukan dikurangi,”tegasnya lagi.

Sebelum mengakhiri penegasannya, T Umar mengancam apabila pihak pemerintah tidak merespon penambahan gaji tenaga kontrak dan honorer, maka pihaknya tetap menolak memparipurnakan RAPBK tahun 2017.

”Jika pun tidak ditambah setidaknya jangan dikurangi atau distandarkan dengan tahun yang lalu,”pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengesahan APBK Abdya menuai kontroversi dikarenakan 10 orang Anggota DPRK Aceh Barat Daya (6 orang Partai Aceh, 3 orang Partai PAN, dan satu orang dari Gerindra) membaikot jalannya sidang paripurna pengesahan, pasalnya, menurut mereka pengesahan RAPBK dilaksanakan tanpa adanya pembahasan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here