Tolak PJS Bupati Dari Luar Daerah, Puluhan Warga Sumenep Demo Kantor Pemkab

Puluhan Warga Saat Demo di Depan Kantor Pemkab Sumenep

Sumenep, Suara Indonesia-News.Com – Sedikitnya puluhan warga Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Pemkab setempat, Senin (9/11/2015).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan rasa keberatannya Pj Bupati berasal dari luar Kabupaten Sumenep.

“kami masarakat sumenep menolak dengan tegas pj bupati dumenep,” tegas Ainurrahman, Koorlap aksi.

Menurutnya, apakah tidak ada masarakat Sumenep yang berhak untuk mengganti bupati sebagai Pjs kenapa harus mendatangkan dari jawa timur dan di sumenep sendiri masih banyak orang-orang pintar. Ujarnya.

“Masih bayak orang cerdas dan orang jujur untuk menjadi Pj Bupati Sumenep,”teriak Ainur.

Ia juga meminta, Pjs Bupati Sumenep untuk tidak melakukan intervensi terkait dengan pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember 2015 nanti kepada birokrasi dan seluruh SKPD.

Sementara Pjs Bupati Sumenep, Drs. Ec. Sudharmawan, MM mengaku bersyukur karena ada warga yang langsung menemuinya.

“Ketimbang ada isu diluar kan lebih baik mendengar langsung. Dan itu sah-sah saja dilakukan,” katanya.

Sudarmawan menambahkan bahwa isu yang ia dapat selama ini pihaknya dinilai ada kepentingan politik.

“Tidak benar kalau saya dinilai ada kepentingan politik, status saya adalah PNS yang harus tunduk dan loyal ke pada sistem dan peraturan UU no 5 tahun 2014, aturanya terkait dengan pjs Bupati yaitu di ambilkan dari pejabat eselon 2 yang ada di pemerintah propensi Jawa Timur,”jelasnya.

Ia menegaskan, bahwa dirinya hanya menjalankan perintah saja dari Gubernur Jawa Timur itupun yang di tunjuk oleh gubernur kemudian untuk menjaga netralitas maka pemerintah telah melngeuarkan peraturan pemerintah PP 0 no 53 tahun 2010, PP ini sudah mengatur hukuman disiplin keras dan hukuman di diplin berat. Bebernya.

“Jadi karena saya adalah seorang biokrasi maka saya harus tunduk ke pada peraturan perundang-undangan, saya sudah bentuk tim pembina PNS yang di antaranya juga mensosilisasikan posisi pns harus netral sesuai perundang-undangan,”ulasnya.

Ia menegaskan, bahwa mulai hari ini timnya sudah berjalan ke SKPD-SKPD, “tim saya 9 orang, itu untuk menjaga survei pemilukada berjalan dengan aman dan damai. Tukasnya. (lig/fjr/zai).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here