Tindak Lanjuti MoU Pengawasan DD, Polres dan Pemkab Lebak Jalin Sinergitas

Acara Sosiasilasi Anggaran Dana Desa 2017 dalam rangka pendampingan / monitoring penggunaan anggaran dana desa oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Lebak bertempat di Latansa Hall, Rangkasbitung Lebak, Banten (31/10/2017).

LEBAK, Selasa (31 Oktober 2017) suaraindonesia-news.com – Wakil Bupati Lebak H. Ade Sumardi didampingi jajarannya menghadiri acara Sosiasilasi Anggaran Dana Desa 2017 dalam rangka pendampingan / monitoring penggunaan anggaran dana desa oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Lebak bertempat di Latansa Hall, Rangkasbitung Lebak, Banten (31/10/2017).

Wakil Bupati mengatakan sosialiasi ini merupakan tindak lanjut dari MOU antara Kapolri. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa untuk itu perlunya pertanggung jawaban dalam pengelolaan keungan desa karena saat ini bukan hanya masyarakat dan pemerintah daerah yang melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, pengawas eksternal seperti BPK, BPKP hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan dan Polri ikut mengawasi langsung dan harus menjadi perhatian bagi pemerintah desa untuk bisa melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

“Dalam pengelolaan anggaran dana desa, ada beberapa hal yang harus di perhatikan yaitu dalam pengelolaannya harus sukses perencanaan, sukses pelaksanaan dan yang terakhir harus sukses pertanggung jawaban,” ungkap Wakil Bupati.

Baca Juga: Penerimaan Calon Anggota Polri, Pemkab Lebak Jalin Kerjasama Dengan Polres 

Lebih lanjut Wakil Bupati meminta kepada seluruh aparat desa untuk senantiasa memahami manajemen penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimulai dari pemahaman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) dan laporan pertanggung jawaban kepala desa dan jalin sinergitas dengan pihak kepolisian selaku pendamping dan pengawas agar aparat desa terhindar dari jeratan hukum dikarenakan faktor ketidakpahaman akan regulasi penggunaan dana desa.

Kapolres Lebak AKBP Dani Arianto mengatakan acara ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut notakesepahaman yang dilakukan pihak Kemendes, Kemendagri dan Polri yang telah dilaksanakan maka diperlukan adanya sosialisasi intens terkait peran polisi sebagai pendamping sekaligus pengawas dalam program dana desa agar penggunaan dana desa dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Bima Arya Lakukan Komunikasi Politik dengan Bertamu ke DPD Golkar Kota Bogor 

“Saya mengingatkan kepada para kapolsek dan Bhabinkabtibmas termasuk saya pribadi jangan ada yang main-main dengan dana desa karena ini perintah langsung dari Bapak kapolri, untuk itu kita selaku kepolisian fokus ikut mengawasi dan juga ikut membantu pembangunan di desa masing-masing,” ujar Kapolres.

Acara Sosiasilasi Anggaran Dana Desa 2017 yang di gagas oleh Polres Lebak merupakan acara yang tindak lanjut yang pertama dilakukan di Provinsi Banten setelah MOU terkait pengawasan dana desa dan dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari seluruh Camat, kepala desa dan Bhabinkabtibmas se- Kabupaten Lebak. (A.Kohar/Jafar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here