Tidak Berpatokan Undang-Undang, Keputusan KIP Aceh Dinilai Terkocoh-Kocoh

Surat keputusan DPN PKPI nomor: 019/DPNPKP IND/VIII/2016 tentang persetujuan paslon bupati dan wakil bupati yang diusung dan ditanda tangani lansung oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakasekjen Takudaeng Parawansa.

Reporter: Nazli Md

Abdya, Minggu (22/1/2017) suaraindonesia-news.com-Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Pusat dan  KIP Aceh yang menanggapi tindak lanjut keputusan DKPP terkait diberhentikannya  Paslon Bupati dan wakil bupati Abdya H Said Syamsul Bahri dan Drs H M Nafis Amanaf MM yang diusung PKPI di pilkada serentak 2017, dinilai “Terkocoh-kocoh.”

Ironisnya, dalam surat Keputusan dari Komisi independen pemilihan(Kip) Aceh yang bernomor: 05/sk-kip aceh/1 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Kip Aceh Ridwan Hadi tanggal 21 januari 2017, tidak ada poin-poin yang menyatakan pembatalan.

“Ini aneh, keputusan tidak menyatakan dengan jelas terkait pembatalan Said-Nafis no 4, dan dinilai terlalu Terkocoh-kocoh alias dipaksakan, kenapa hari minggu dikeluarkan apa tidak ada hari yang lain,”sebut Ketua Tim Relawan Said-Nafis, Elizar Lizam.

Lebih lanjut sebut Elizar Lizam, Atas keluarnya putusan yang diterbitkan Kip Aceh tersebut, pihaknya akan mendaftarkan ke Mahkamah Agung(MA) untuk dilakukan penggugatan, karena langkah yang dijalankan pihaknya telah berdasarkan PKPU No 09 tahun 2016.

Sementara itu Ketua DPK PKPI Abdya Afdhal Jihat S.Ag, mengatakan, keputusan DKPP itu sangat tidak wajar karena partai PKPI telah sah menurut Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan dukungan kepada paslon said-nafis, dengan surat keputusan DPN PKPI nomor: 019/DPNPKP IND/VIII/2016 tentang persetujuan paslon bupati dan wakil bupati yang diusung, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakasekjen Takudaeng Parawansa dijakarta bertanggal 25 Agustus 2016.

“Surat dukungan dari PKPI telah sah secara hukum dan susuai dengan apa yang ditayangkan oleh Web Site KPU pada saat pendaftaran,” ujar Afdhal.

Menurutnya, berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 2016 pasal 154 ayat 12, maka sengketa Pilkada dan pembatalan Paslon hanya boleh dilakukan sebelum 30 hari menjelang pemilihan, sedangkan saat ini pilkada hanya tinggal 23 hari lagi, Pungkas Afdhal Jihat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here