Tangani Kemiskinan, DPRD Sumenep Segera Bahas Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Abrari.

SUMENEP, Kamis (17/05/2018) suaraindonesia-news.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur meminta pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan kemiskinan disegerakan. Mengingat, aturan itu akan memuat keterpaduan lintas sektoral dalam menangani kemiskinan dan upaya validasi data warga miskin di Sumenep.

Selama ini kebijakan anggaran untuk mengentaskan kemiskinan tidak berlandaskan regulasi sehingga pengentasan kemiskinan kurang maksimal. Meski, upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan bisa dilihat seberapa besar anggaran yang dialokasikan.

Padahal jumlah kemiskinan di Kabupaten Sumenep masih cukup tinggi. Dari jumlah penduduk satu juta lebih, angka warga miskin di tahun 2016 sebanyak 216.140 jiwa. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 0,47 persen atau 4.200 jiwa, sehingga menjadi 211.920 orang. Jumlah ini dinilai masih tinggi. Dari sekian tahun, penurunan angka kemiskinan di Sumenep sangat lamban.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Abrari menduga data warga yang berada digaris kemiskinan yang ada tidak valid. “Saya yakin masih lebih dari angka itu,” katanya, Kamis (17/5).

Menyikapi masalah tersebut, sejak 2016 lalu, Komisi IV telah mengusulkan ke Program Legislasi Daerah (Prolegda) tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penanggulangan kemiskinan dimaksud.

Namun usulan tersebut, kata Ketua Fraksi PDIP ini, belum ada tanggapan. Baru tahun ini ada sinyal untuk diagendakan.

“Tahun 2016 awal, saya selaku fraksi PDIP atau Komisi IV sudah mengajukan judul Raperda penaggulangan kemiskinan. Kan harus masuk Prolegda dulu, tapi baru akhir-akhir ini sudah mau diakomodir,” terang Abrari.

Rencana regulasi ini, menurut Abrari, sudah dipersiapkan secara matang. Supaya setelah menjadi perda itu betul-betul terarah dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak sekedar membuat regulasi tetapi tidak memiliki dampak yang positif signifikan.

Sehingga, melalui regulasi yang hendak dibahas, pihaknya menginginkan, anggaran untuk pengentasan kemiskinan berdasarkan regulasi yang ada. Dalam Perda itu akan diatur tentang alokasi anggaran bagi warga miskin.

“Misalnya,┬áRp 2 triliun lebih APBD Sumenep, anggaran yang diperuntukkan untuk kemiskinan adalah lima sampai sepuluh persen. Alokasi untuk pengentasan kemiskinan harus jelas, tidak ngambang atau tidak berdasarkan keingingan dari eksekutif, berapa anggaran yang akan dialokasikan,” tegasnya.

APBD yang mencapai Rp 2 triliun lebih, diharapkan betul-betul berpihak pada rakyat. Bukti yang tampak APBD pro rakyat dapat dimanifestasikan dalam kebijakan anggaran sehingga butuh instrumen regulasi untuk mengaturnya.

Sebagai wakil rakyat. Dirinya berjanji bersama komisi IV akan memperjuangankan Raperda kemiskinan dimaksud. Tak tanggung-tanggung, jika tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ia berjanji akan mengundurkan diri dari jabatannya.

“Insya Allah tahun ini bisa dibahas dan saya harus bisa, buat apa saya jadi dewan kalau tidak berguna bagi masyarakat,” pungkasnya.

Reporter : Syaiful
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here