Suyadi: Pemotongan PPH Pada Karyawan, Tidak Jelas Peruntukannya Dapat Di Pidana

Reporter: Usman Tibo

Berau-Kaltim, Jumat (30/12/2016) Suaraindonesia-news.com – Ketua DPC Serikat Buruh Indonesia kabupaten Berau, Suyadi, mempertanyakan terkait pemotongan pajak penghasilan (PPH) oleh perusahan terhadap karyawan yang berpenghasilan rendah.

Saat dikonfirmasi suaraindonesianews di kantor DPC SBSI jalan Sultan Agung Berau, aktifis buruh yang dikenal getol memperjuangkan hak-hak buruh ini, menegaskan pengusaha tidak boleh melakukan pemotongan upah terhadap buruh yang berpenghasilan rendah.

Alasannya menurut Suyadi,karena upah yang diberikan saat ini sangat rendah dan masih jauh dari harapan dibandingkan biaya hidup buruh dan keluarganya terlampau mahal sehingga buruh belum dapat mensejahterakan keluarganya.

Dikatakan bagi buruh yang bekerja disektor perkebunan kelapa sawit perlu dipertanyakan pemotongan pajak penghasilan (PPH) yang dikenakan kepada karyawan,apakah dana tersebut disetor perusahan kepada pemerintah dalam hal ini instansi berwenang.

“Perusahan harus menunjukan bukti penyetoran kepada karyawan, jangan sampai hanya akal-akalan perusahan dan dana tersebut untuk kepentingan petinggi perusahan,” tegasnya.

Menyinggung mengenai kewajiban sebagai warga negara diatas umur delapanbelas tahun dan sudah bekerja, berkewajiban membayar pajak kepada negara, Suyadi menegaskan setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak tetapi warg negara/pekerja yang punya penghasilan seperti apa dan harus dibuktikan dengan nomor peserta wajib pajak (NPWP) kalu tidak maka tidak bisa dikenakan pemotongan.

Dikatakan apabila perusahan tidak dapat menunjukan bukti bahwa karyawan yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan (PPH) dapat dikenakan sangsi berupa pidana.

“Ini penggelapan dan dapat di pidana,” tegasnya.

Ia berharap kepada pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan harus melakukan tindakan tegas kepada perusahan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here