Surat Panggilan Camat Kalisat Kepada Para Pengusaha Membingungkan

Sutikno, HS, staf PMD Kec. Kalisat

Reporter : Guntur Rahmatullah

JEMBER, Selasa (13/6/2017) suaraindonesia-news.com – Sejumlah pengusaha di Kecamatan Kalisat dipanggil oleh Pemerintah Kecamatan Kalisat, Jember terkait klarifikasi pendirian usaha dengan nomer 005/35.09.27/2017 pada Selasa (13/6).

Dalam surat tersebut tertulis perihal panggilan, menindaklanjuti banyak laporan warga yang terganggu dengan adanya pendirian usaha yang berkaitan dengan peternakan dengan limbah dan dampak pada lingkungan yang ditimbulkannya.

Salah satu pengusaha ayam di Desa Sumberkalong, Kecamatan Kalisat, Anggoro Setiawan (45) merasa kebingungan ketika menerima surat tersebut yang poinnya dikarenakan adanya keluhan masyarakat.

“Saya merasa bingung dengan surat panggilan tersebut, kami merasa tidak ada keluhan dari masyarakat di sekitar lokasi usaha kami (peternakan ayam), kalau yang dipermasalahkan mengenai ijin HO, kami sudah mengantongi tanda tangan dari masyarakat setempat,” ujar Anggoro.

Surat Ijin Gangguan atau lazim disebut Izin HO (Hinderordonnantie) adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat.

Menanggapi hal tersebut, Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Sutikno HS, meminta maaf atas kekeliruan redaksional dalam surat tersebut.

“Itu murni kesalahan human, error editornya,” terang Sutikno.

Sutikno menambahkan, pemanggilan ini terkait klarifikasi atas kejelasan pendirian usaha.

“Sekali lagi kami minta maaf, sebenarnya kami ingin mendata siapa saja yang belum mengantongi ijin usaha, berapa jumlahnya dan selanjutnya kami harapkan agar segera mengurus izin usahanya masing-masing, pengusaha apapun harus mempunyai izin,” tambahnya.

Anggoro menyambut baik usaha Pemerintah Kecamatan Kalisat ini untuk mendata para pengusaha yang belum mengantongi izin.

“Saya menyambut baik langkah untuk mendata pengusaha yang belum mengantongi izin, tapi saya berpesan jangan tebang pilih,” harapnya.

Terkait atas statement Anggoro agar tidak tebang pilih, itu dikarenakan dia mengetahui bahwa RS. Bina Sehat yang merupakan milik dari Ibu Bupati sendiri tidak mengantongi tanda tangan dari masyarakat setempat

“Menurut masyarakat dusun condro, desa kaliwates, kec. Kaliwates (dekat lokasi RS Bina Sehat) tidak pernah diminta persetujuan ataupun tanda tangan terkait izin HO dari RS Bina Sehat,” tukasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here