Soal Arogansi Oknum Staff Dinkes Sumenep, BKN RI; Dia Tidak Tau Cara Berikan Pelayanan Yang Baik

Kepala Badan Kepegawaian RI, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana sewaktu menghadiri acara Launching Siaga Online & Smart ID Card serta Rapat Kordinasi Teknis Kepagawaian tahun 2018 yang dilaksanakan di Pendopo Keraton Sumenep, Jumat (11/05)

SUMENEP, Jumat (11/05/2018) suaraindonesia-news.com – Insiden tindak kekerasan yang dilakukan oknum staff Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, Madura, Jawa Timur yang menyebut “wartawan kurang ajar” dan tampar kamera wartawan, Selasa (08/05) lalu, terus mengalir.

Akibat tindakan semberono yang ditunjukkan oknum staff Dinkes setempat membuat masyarakat, legislatif serta kebanyakan Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan kecaman dan tuntutan. Hal itupun datang silih berganti dan menjadi buah bibir, tak terkecuali dari pemerintah pusat.

Pada acara Launching Siaga Online & Smart ID Card serta Rapat Kordinasi Teknis Kepagawaian tahun 2018 yang dilaksanakan di Pendopo Keraton Sumenep, Jumat (11/05) pagi. Kepala Badan Kepegawaian RI, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, memberikan tanggapan terkait dengan hal tersebut. Diakuinya, ASN yang tidak mengetahui etika berkomunikasi dengan wartawan, harus diberikan pembinaan dan dievaluasi.

“Hubungan ASN dengan wartawan itu, mitra. Maka, hubungan kesetaraan ini, PNS harus memperlakukan pelayanan kepada teman-teman wartawan dengan suatu keseteraan pelayanan publik,” terangnya.

Namun sebaliknya, sambung Bima, jurnalis juga harus mampu mengetahui kaidah-kaidah hubungan yang demikian. Misalnya, pemberitaan berimbang, dari sumber-sumber yang jelas. Sehingga, melahirkan pemberitaan yang berimbang.

Terkait dengan insiden itu, lanjutnya, maka ASN perlu belajar hubungan yang baik dengan wartawan. Apalagi, hubungan dengan wartawan memang butuh talenta tersendiri. Tidak semua orang bisa. “Makanya, itu semua pegawai yang bersikap arogan harus dievaluasi,” tegasnya.

Dijelaskannya, persoalan kata-kata kasar, bukan termasuk pelanggaran kedisiplinan. Tetapi, orang yang bersangkutan mungkin tidak mau memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebab, ada tiga tugas seorang PNS.

“Pertama memberikan pelayanan publik yang terbaik. Karena dia di Rekrut jadi PNS untuk memberikan pelayanan public. Kedua, untuk melaksanakan roda-roda kepemerintahan, dan ketiga, menjaga NKRI,” tambahnya.

Pelayanan publik yang dimaksud, harus dilakukan dengan sepenuh hati. Jika tidak maka harus ada evaluasinya. Jika tetap begitu, maka bisa diberikan nilai kinerja yang rendah.

“Jika kinerja terus menerus rendah, maka bisa diberhentikan. Tetapi, tetap harus melalui proses ini yakni evaluasi dalam melayani publik,” tukasnya.

Reporter : Syaiful
Editor : Agira
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here