Skandal Desa Jabung, Terpendam dan Masih Abu – Abu

Balai Desa Jabung

LAMONGAN, Rabu (13/06/2018) suaraindonesia-news.com – Tuduhan pemalsuan tanda tangan Teguh Bagiono, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jabung (BPD), Kecamatan Laren pada Tahun 2016 yang melibatkan H. Sutomo Kepala Desa Jabung (Kades) saat itu, ditepisnya.

“Itu Fitnah”, ujar Sutomo ke suaraindonesia-news.com, Rabu (13/06/18), menyikapi pemberitaan tentang dirinya di media suaraindonesia-news.com sebelumnya.

Tuduhan pemalsuan tanda tangan itu, pernah dilaporkan Kekejaksaan Negeri Lamongan tahun 2017.

“Bisa diklarifikasi ke pak Tarjono, Pegawai Kejaksaan Negeri Lamongan,” saran Sutomo, Kades Jabung Periode 2012 -2018 ke wartawan SI.

“Bisa dibuktikan ke pak Tarjono”, pungkasnya.

Sementara Tarjono pegawai Kejaksaan Negeri Lamongan, orang yang dimaksud H. Sutomo untuk bisa memberi keterangan bantahannya. Tarjono mengatakan jika dirinya tidak tau urusan tersebut.

“Saya tidak tahu menahu, soal tersebut (Laporan Pemalsuan) bukan bagian saya,” katanya, Rabu (13/06).

Fakta lain, ada dokument Surat Pernyataan Teguh Bagiono, saat itu statusnya sudah mengundurkan diri sebagai Ketua BPD Jabung pertanggal 02 Maret 2016 yang inti pernyataannya, “tidak pernah menandatangani surat apapun atas nama ketua BPD Jabung sejak terhitung pengunduran dirinya sebagai ketua BPD”.

Surat pernyataan Ketua BPD ( Teguh Bagiono) yang sudah mengundurkan diri

Surat pernyataan itu, ditandatangani oleh Teguh Bagiono pada tanggal 08 Pebruari 2017 saat proses pelaporan kekejaksaan oleh anggota BPD Jabung lainnya.

“Itu dokument surat pernyataan Pak Teguh Bagiono, salah satu petunjuk yang terkait pembuktian bahwa surat pemalsuan itu terjadi,” kata Amin ketua BPD Jabung yang baru dilantik¬†19 april 2018 bos lalu.

Kasus dugaan pemalsuan tanda tangannya ketua BPD Jabung, Teguh Bagiono, ditolak Kejaksaan Negeri Lamongan dan diarahkan agar lapor kepihak kepolisian.

“Laporan saya (Pemalsuan), kata Pak Hajar, Pegawai Kasi Pinsus kejaksaan Negeri Lamonga saat itu (2017), kasus seperti ini bukan ranahnya. Disarankan dia (pak hajar, red), untuk dilaporkan ke Polres Lamongan saja,” kata Amin masih sebagai anggota BPD Jabung saat itu (2017) sebagai salah satu tim Pelapor.

Ribetnya prosedur dan minimnya informasi tentang pengaduan pelanggaran pelaksanaan pemerintah desa membuat tim pelapor putus asa, dan akhirnya berhenti.

“Habis bos energi kita mundar – mandir mengurusnya,” keluh Amin.

Reporter : Hadi Mulyono
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here