Setahun Mangkrak, RUU Penyiaran Masih Belum Di Paripurnakan

Acara Dengar Pendapat, Kamis (24/05/2018)

LUMAJANG, Kamis (24/5/2018) suaraindonesia-news.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran masih tetap aaja tidak bisa dibawa ke sidang Paripurna, sebab, sampai dengan sekarang masih ada sejumlah pasal yang menjadi perdebatan di antara para anggota Badan Legislasi (Baleg).

Hal ini disampaikan Anggota Komisi 1 DPR RI, Syaiful Bahri Anshori (SBA), seusai acara dengar pendapat di Lumajang, Jawa Timur, Kamis (24/05) habis berbuka tadi.

Menurut SBA, sampai sekarang pihaknya masih menunggu dan siap membahas bersama pemerintah jika sudah ditugaskan pada rapat paripurna.

“Namun titik temu yang didebatkan adalah antara sistem singlex mux dan multi mux tetap tidak bisa membuat rapat Paripurna,” katanya.

Baca Juga : TP4D Sudah Masuk Tahapan Action Pendampingan (On The Spot)

Perdebatan alot perihal mana yang akan dipilih dalam RUU Penyiaran, multi mux atau single mux, kata SBA, lebih baik menggunakan single mux.

“Pada model single mux, penguasaan frekuensi sepenuhnya ada di tangan negara, ini dilakukan seperti pada Pertamina,” lanjutnya.

Namun kata SBA, pada model multi mux penguasaan frekuensi dipegang banyak pemegang lisensi, yakni meliputi perusahaan-perusahaan penyiaran swasta dan pihak pemerintah.

“Yang besar semakin besar, namun yang kecil bisa habis,” tambah politisi PKB Dapil IV Jember Lumajang ini.

Dalam single mux, diuraikan SBA bahwa yang berperan adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTRI) sebagai penyelenggara layanan digital yang mengelola frekuensi dan infrastruktur digital. Pada model multi mux, LPP RTRI dan setiap lembaga penyiaran swasta berjalan masing-masing.

Seperti dikutip dari media nasional lain, Ketua DPR RI, Bambang Soelistyo telah mengumumkan bahwa DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk menggunakan sistem hybrid multiplexing dalam RUU Penyiaran. Dan kesepakatan tersebut diambil dalam rapat yang dihadiri para pimpinan fraksi DPR RI dan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudianta pada Selasa (13/2) lalu.

Sebelumnya juga Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Ishadi SK, menolak sistem single mux. Menurut Ishadi, sistem ini berpotensi menciptakan praktik monopoli dan bertentangan dengan demokrasi penyiaran. Menurut Ishadi dengan frekuensi dan infrastruktur dikuasai single mux operator, menunjukkan posisi dominan atau otoritas tunggal pemerintah yang berpotensi disalahgunakan untuk membatasi pasar industri penyiaran.

Sedangkan Wakil Ketua Badan Legislasi, Firman Soebagyo menyatakan model hibrida yang akhirnya disepakati itu bisa menumbuhkan demokrasi penyiaran serta persaingan usaha akan berlangsung sehat tanpa monopoli.

Dengan sistem hybrid ini maka pemerintah dan swasta membagi jatah frekuensinya. Dengan model ini, menurut Firman, swasta hanya menguasai satu frekuensi untuk dikelola sendiri.

“Satu frekuensi kalau itu menggunakan resolusi tinggi maka bisa menjadi delapan channel,” katanya.

Ada pun swasta yang memiliki frekuensi lebih mesti mengembalikan kelebihannya ke negara.

Sebelumnya selain perdebatan mengenai single mux dan multi mux, ada juga perdebatan yang tak kalah alot mengenai sejumah aturan dalam RUU Penyiaran itu. Setidaknya ini menyangkut empat hal.

Pertama, mengenai badan migrasi digital, dari analog ke digital. Kedua, batas akhir migrasi dari analog ke digital. Ketiga soal dividen, dan keempat tentang investasi asing. Dalam hal terakhir ini, Pemerintah membolehkan investasi asing dengan maksimal 20 persen sedang Komisi I sebelumnya ”nol.”

“Komisi I mengkehendaki “0” persen, tetapi Baleg menemukan ternyata ada peraturan presiden sebagai peraturan turunan UU Investasi,” kata Firman.

RUU Penyiaran yang “berhenti” di Baleg merupakan revisi  UU Penyiaran No. 32/2002. RUU ini sudah setahun lebih berada di Badan Legislatif yang artinya sudah melewati masa sidang lima kali. Pekan lalu rapat pimpinan DPR meminta RUU Penyiaran ini segera diselesaikan dan dibawa ke rapat paripurna –yang tentu saja dalam masa sidang berikutnya.

“Kami harap apapun yang mengganjal di Baleg segera selesai. Jika pun ada yang belum disepakati sebaiknya dibawa ke Paripurna saja agar perjalanan RUU ini bisa jalan,” pungkasnya.

Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Panji
Publiser : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here