Raperda Perlindungan Masyarakat Miskin, Masih Uji Publik

Susianto Memberikan Pidato, Raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin

LUMAJANG, Jumat (8/12/2017) suaraindonesia-news.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait dengan perlindungan terhadap masyarakat miskin masih dalam tahap uji publik.

Pemerintah Kabupaten Lumajang (Pemkab) masih akan memberikan bantuan hukum bagi warga masyarakat yang tergolong miskin. Dari temuan media, hal ini masih tergolong lambat, juga kalah cepat dengan pengesahan Perbup tentang Jargon I Like Lumajang.

Hal itu, disampaikan Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang, Susianto, S. Sos., pada waktu uji publik di Ruang pertemuan Narariya Kirana, Lantai III Kantor Bupati Lumajang, Jumat (8/12) pagi tadi.

“Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang ada di Lumajang, jika ada keluhan maupun pengaduan dari masyarakat, melalui Bagian Hukum Setda Lumajang, terkait bantuan hukum,” jelasnya waktu itu.

Dikatakan pula oleh Susianto, bahwa setiap Raperda sebelum diajukan ke DPRD Kabupaten Lumajang harus melalui uji publik yang telah disusun oleh OPD yang bersangkutan.

“Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki banyak program, salah satunya bersentuhan dengan hak masyarakat miskin,” tambahnya.

Selain bantuan hukum, kata Susianto ada hak masyarakat miskin yang lainnya seperti memberikan bantuan terkait dengan kesehatan berupa kartu sehat atau BPJS kesehatan.

Baca Juga: Stok LPG 3 Kg Aman, Masyarakat Lumajang Dihimbau Tak Panik 

“Selain itu, dalam rangka mensejahterakan masyarakat, Pemkab Lumajang juga mengajukan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal tersebut mengantisipasi jika masyarakat miskin di Lumajang membutuhkan perlindungan hukum,” bebernya lagi.

Namun Pemkab Lumajang, menurut Susianto, tidak mengharapkan adanya masalah bagi masyarakat miskin di Lumajang.

“Saya menghimbau untuk lebih peka terhadap masalah sosial di masyarakat sekitarnya. Di samping itu, saya berharap apa yang dipaparkan oleh narasumber untuk dikritisi, diberikan masukan yang positif, dan solusi, sehingga Raperda yang saat ini diuji publikkan bisa menjadi perda yang disahkan kemudian diaplikasikan,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kabupaten Lumajang, Ahmad Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., melaporkan tujuan kegiatan tersebut memberikan masukan saran dan penyempurnaan Raperda.

Dari informasi digali, bahwa peserta yang hadir ada sejumlah 200 orang, yang terdiri dari kaur kesra desa, TKSK (Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamatan), PKH, Karang Taruna, dan Pekerja Sosial. Narasumber uji publik raperda tersebut yakni Kabag Hukum Setda Kabupaten Lumajang, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, Drs. Hariyono. (Afu/Jie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here