Rapat Paripurna Pengesahan APBK, Tiga Fraksi DPRK Abdya Sampaikan Pandangan Umum

Pimpinan DPRK Abdya, Zulkifli Isa dan Jismi menandatangani berita acara pengesahan APBK Abdya tahun 2016 disaksikan Wakil Bupati Abdya, Erwanto, Sekretaris DPRK Abdya dan unsur Forkompinka Abdya

Blangpidie, Abdya – Suara Indonesia-News.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Jum’at (27/11) siang kemarin menggelar rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2016 di Ruang Paripurna DPRK setepat.

Rapat yang dipimpin langsung ketua DPRK Abdya, Zulkifli Isa didampingi wakil ketua DPRK Abdya, Jismi itu dihadiri seluruh anggota DPRK Abdya, Wakil Bupati Abdya Erwanto, Kasdim Ifn Kristianto yang mewakili Dandim 0110 Abdya, perwakilan Kapolres Abdya, dan Kejari Blangpidie yang diwakili oleh Fahmi. Selain itu, hadir juga sejumlah kepala SKPK Abdya dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam rapat paripurna pengesahan APBK tahun 2016 tersebut tiga fraksi DPRK Abdya antaranya fraksi Nasional Bersatu, fraksi Abdya bermartabat dan fraksi Aceh menyampaikan pandangan umum yang  dibacakan oleh masing-masing anggota fraksi.

Ketua farksi Aceh, Zaman Akli yang membacakan tujuh poin pemandangan fraksinya yang diantaranya, mendesak pemerintah Abdya agar melanjutkan pembangunan jembatan Krueng Teukuh dan juga meminta kepada pemerintah setempat agar pembagian rumah duafa di kroscek kembali karena fraksi Aceh menilai menilai penyaluran rumah duafa tersebut juga tidak tepat sasaran.

Selain itu, farksi Aceh juga meminta kepada pimpinan Abdya untuk menertibkan boat bantuan pemerintah Aceh yang terkesan ditelantarkan begitu saja dan tidak jelas penanggung jawabannya di lokasi wisata Pantai Jilbab,”Boat tersebut seakan tidak bernilai harganya dimata kita, padahal boat tersebut dibeli menggunakan uang rakyat,”sebut Zaman Akli.

Sementara itu, pandangan umum fraksi Nasional Bersatu yang dibacakan Syamsul bahri ST menyampaikan saran dan pendapatan fraksinya dianataranya, meminta pemerintah Abdya untuk mengevaluasi banyaknya kegiatan-kegiatan yang kurang tetap sasaran dan kegiatan-kegiatan lain yang monoton dengan anggaran yang cukup besar.

Selanjutnya Syamsul Bahri menyampaikan pihaknya mendesak pemerintah Abdya terkait pengelolaan keuangan daearah untuk mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP) yang merupakan salah satu tolak ukur tingkat keberhasilan pemerintah dan merupakan marwah masyarakat Abdya.

Yang menarik, fraksi Nasional Bersatu menyoroti terkait tidak dimasukkannya jalan dua jalur di kawasan kota Blangpidie sebagai perioritas pada tahun 2016 padahal jalan dua jalur tersebut sangat mendesak untuk segara dibangun.

Selanjutnya fraksi Abdya Bermartabat juga menyampaikan pemandangan fraksinya yang dibacakan oleh Zulkarnaini, dalam pandangan fraksi Abdya Bermartabat tersebut membacakan beberapa poin pandangan yang diantaranya, dalam penyusunan dan pengajuan program dari SKPK terdapat ketidak singkrongan antara pejabat terkait, masih terdapat saling lempar kelehaman dalam menyingkapi beberapa program.

Selain itu, secara keseluruhan fraksi Abdya Bermartabat menyoroti kinerja sejumlah SKPK untuk terus melakukan pembenahan dan mengenjok kinerja yang lebih jelas dan terfokus, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi kelansungan roda pemerintahan di kabupaten Abdya.(N).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here