Rapat Paripurna II Raperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 di Gelar

Rapat Paripurna II DPRD Sumenep, Raperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011

SUMENEP, Senin (16/04/2018) suaraindonesia-news.com – Rapat Paripurna II tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas daerah nomor 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, Sumenep, Madura, Jawa Timur (Jatim) di gelar oleh DPRD Sumenep. Senin (16/04/2018).

Dalam rapat Paripurna II ini, Bupati menanggapi nota penjelasan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa DPRD Sumenep tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2011, tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

“Hari ini, Senin (16/4/2018) DPRD Sumenep menggelar rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas daerah nomor 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan,” kata Moh. Mulki, Sekwan DPRD Sumenep, Senin (16/4/2018).

Sementara, Bupati Sumenep, Dr. A. Busyro Karim, M.Si mengatakan, pihaknya sangat mendukung dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas daerah nomor 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Karena menurutnya Perda tersebut memang harus segera dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh masyarakat untuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional, sebagai warga negara,” katanya.

Menurut Bupati, peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak dan perkembangan regulasi, khususnya pada bidang kependudukan yang ditandai dengan penerapan kartu tanda penduduk elektronik  di seluruh wilayah negara indonesia.

“Dua hal ini merupakan latar belakang dilakukannya perubahan atas Perda nomor 3 tahun 201, tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan,” ungkapnya.

Perubahan tersebut diantaranya mengenai Penerapan KTP elektronik untuk memastikan tidak adanya KTP ganda. Selai itu pula, didasarkan dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013, tentang tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

“Beberapa perubahan mendasar dalam perubahan tersebut antara lain sebagai berikut :
Masa berlaku KTP elektronik menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP,” tandasnya.

Bupati menegaskan, semua dokumen kependudukan tidak lagi berbiaya, seperti pembuatan kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan lain sebagainya.

“Kami akan selalu senantiasa melaksanakan pemutakhiran data penduduk melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diolah dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang outputnya berupa dokumen kependudukan,” pungkasnya.

Reporter : Zul
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here