Politisasi Birokrasi Itu Harus Dicegah Dihari Tenang Pilkada, Bukan Alengleng Cari Dukungan

Bupati Lumajang, Drs As'at MAg saat berkunjung ke Desa Kunir Kidul

LUMAJANG, Senin (25/6/2018) suaraindonesia-news.com – Dalam proses Pilkada menurut Akademisi Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Surabaya, Dr Hufron SH MH, menjelaskan jika ada empat potensi bakal terjadi dan harus dicegah untuk terjadi.

Pertama politisasi agama, kedua money politic, dan yang ketiga, kata Hufron adanya politisasi birokrasi, sehingga tidak ada netralitas dalam pilkada.

“Dan yang keempat, adanya stagnasi pemerintah daerah,” katanya saat ditanya wartawan sore tadi.

Maka dari itu, ditegaskan pula oleh Hufron, bahwa di Kabupaten Lumajang ini membutuhkan sesosok pejabat pemerintahan yang paham akan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“Pemerintahan yang baik itu ya sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi asas ketidakberpihakan, asas profesionalitas, asas proporsional, asas pelayanan publik dan asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,” jelasnya.

Sementara yang terjadi, pada masa tenang ini dimanfaatkan penuh sejak pagi tadi sudah ada semacam pengkondisian masa oleh Bupati Lumajang, Drs As’at MAg yang dikemas dengan bentuk apel pagi halal bi halal dengan mengumpulkan para Aparatur Negeri Sipil (ASN), Kepala Desa dan stafnya, serta kader TP PKK, RT RW, Jukir, dan masih banyak lagi lainnya di Alun-Alun Kota Lumajang.

Padahal, sesuai dengan agenda tahunan, prosesi halal bi halal sudah dilaksanakan oleh Plt Bupatu Lumajang waktu itu dijabat dr Buntaran Supriyanto MKes di halaman kantor Bupati Lumajang, Kamis (21/6) lalu.

Mengawali sambutannya, As’at tadi menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dan permohonan maaf kepada ASN yang hadir.

“Secara pribadi maupun kedinasan saya mohon maaf jika selama ini saya bergaul dengan kawan-kawan mungkin banyak mengganggu dan menyakiti hati. Mungkin selama ini ada yang tersakiti, kurang memuaskan. Itulah kemampuan saya,” katanya.

Kemudian satu persatu-dalam sambutannya, As’at menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada para ASN yang hadir, termasuk para kepala desa beserta stafnya yang ikut berbaris.

“Hallo Pak Kades? Kalau tidak disebut biasanya suara teriak-teriak. Insya Allah suaranya bagus,” ujarnya mulai menyerempet soal “suara” lalu tertawa.

Disampaikan, pemerintahan ini harus dijalankan sesuai dengan aturan dan tidak ada yang saling caci-maki. Apalagi Lumajang sudah melangkah menjadi pemerintahan yang baik.

Suasana halal bi halal di alun-alun tadi pagi. Banner foto hanya Bupati tanpa Wakil Bupati, pertanda tidak harmonis

“Saya ini orang bodoh. Kalau ada yang salah sampaikan langsung, jangan caci-maki di luar, jangan ada dusta di antara kita. Setuju? Jangan ada dusta di antara kita…,” ungkapnya lagi, dengan nada tinggi tanpa menjelaskan apa makna kalimat “jangan ada dusta di antara kita”.

Selama 2 bulan kedepan, kata As’at, ingin mengembalikan suasana kekeluargaan dan kantor yang bagus. Sementara terkait pilkada Lumajang 2018 dia menyampaikan itu masalah kecil. Menurutnya, yang utama adalah bagaimana pemerintahan yang baik ini dijalankan secara bersama-sama.

“Sekali lagi, masalah pemerintahan itu paling penting. Masalah pemerintahan itu nomer satu. Kalau masalah pilkada itu nomer “dua”. Paham, ya?” ujarnya kembali nyeletuk soal pilkada lalu mengingatkan dan meminta tolong agar ASN ikut menciptakan suasana damai, aman, dan tentram.

Bupati As’at menambahkan, manusia itu bisanya ikhtiar dhohir sementara penentu akhir tetap di tangan Allah SWT. Oleh karena itu masyarakat diminta tidak terpecah belah, tidak membesar-besarkan perbedaan. Menurutnya, beda pilihan itu biasa, tidak perlu dipikirkan, dan yang terpenting kerja nyata, kerja bagus.

Kerja bagus itu nomer satu, pilkada nomer “dua”, selorohnya lagi-lagi menyentil soal pilkada. Sebelum mengakhiri sambutannya, pria yang tinggal 2 bulan menjabat sebagai Bupati Lumajang ini kembali menyapa para kepala desa yang hadir.

“Staf manaa….? Kepala Desa manaa…? Maksudnya kepala desa dan stafnya,” pungkasnya lalu tertawa.

Dari acara tersebut tidak terlihat ada Komisioner Panwaslu Kabupaten Lumajang, apa mungkin itu disebabkan karena acara halal bi halal? Dan pada saat dikonfirmasi juga tidak menjawab.

Dari pantauan awak media, setelah acara halal bi halal di Alun-alun, dilanjutkan ke PAM Pilkada, kemudian halal bi halal ke kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lumajang, lanjut ke Desa Kunir Kidul dan terakhir ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang berhalal bi halal dengan PGRI sesuai undangannya.

Reporter : Achmad Fuad Afdlol
Editor : Agira
Publiser : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here