Pilkada : Santri dan Arus Politik

Irfan Efendi, adalah Peneliti di Lembaga Kajian Sosial Indonesia ( LKSI ), Malang.

Penyelenggaraan Pilkada yang akan berlangsung dalam waktu yang singkat ini, akan menjadipesta demokrasi besar – besar bagi masyarakat Jawa Timur di tahun 2018, terhitung seluruh masyarakat di 38 kabupaten dan kota akan mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dari 38 daerah, ada 18 daerah kota dan kabupaten akan menggelar Pilkada serentak, (Chairul Anam, Komisioner KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Data, DetikNews, (15/09/17).

Pilkada Jawa Timur kali ini memberikan kesaksian yang cukup mengejutkan bagi sebagian besar masyarakat Jawa Timur bahkan diseluruh tanah air, seperti yang kita ketahui bersama, hampir sebagian besar media masa memberitakan kedua sosok kader Nahdlatul Ulama ( NU ) didalam percaturan politik pemilihan Gubernur Jatim 2018, Saifullah Yusuf ( Gus Ipul ) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, sedangkan Khofifah Indar Parawansa menjabat sebagai Menteri Sosial di kabinet Jokowi -JK. Keduanya merupakan kader terbaik NU yang akan bertarung di panggung politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Kedua tokoh Jawa Timur tersebut merupakan pesohor yang memiliki jabatan strategis di level struktur pemerintahan dan keduanya pun memiliki kedekatan secara ideologis lantaran memiliki kesamaan background sebagai kader militant Nahdlatul Ulama. Sosok Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor periode 2005-2010 sedangkan Khofifah Indar Parawansa pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama Periode (2000 – 2005).

Perbedaan bendera partai pengusung antara Gus Ipul dan Khafifah, secara personaltidak menjadi masalah penting meskipun secara background keormasan keduanya adalah satu ikatan keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). Penulis menilai, secara politik keduanya boleh bersebrangan namun kesamaan visi misi untuk membangun Jawa Timur merupakan tanggung jawab besar keduanya selaku seorang pemimpin dan intelektual yang sama – sama lahir dari rahim besar Nahdlatul Ulama, Gus Ipul dan Khafifah memiliki tanggung jawab penuh atas itu semua, hal itu tidak lain karna mereka adalah kader NU dan  kader umatyang sadar untuk membangun bangsa.

Terkait suksesi Pilkada Jatim yang akan berlangsung 2018 nanti, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur. Pernyataan sikap ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj. Beliau mengatakan “Saya secara pribadi maupun struktural NU bersikap netral. Siapapun nanti yang menang di Pilkada Jatim 2018, itulah kader NU yang akan kami dukung,” katanya, dalam kesempatan di Surabaya, Kompas.com (27/8/2018).

Jawa Timur cukup terkenal sebagai wilayah Santri yang notabenenya adalah masyarakat Nahdliyin, ada sekitar ribuan pesantren dan ulama yang turut mengawal Pilkada dalam arti menjaga rekatan kebangsaan agar tidak menuai konflik politik yang bermuatan SARA, meskipun tidak ada jaminan bahwa Pilkada Jatim nanti akan jauh dari unsur politik SARA setidaknya keberadaan para tokoh Ulama, tokoh mayarakat dan para Santri bisa meminimalisir mobilisasi masyarakat ke arah kerusuhan atau pelanggaran hokum.

Ini akan menjadi tugas besar dua kader NU yang bertarung di arena politik nanti, mengatur siasat untuk merebut hati masyarakat melalui rangkulan yang mendidik dan mencerdaskan masyarakat secara politik, baik itu warga NU maupun masyarakat secara luas. Jawa Timur menjadi pemandagan pilkada yang amat mendidik jika para pejabat elit partai dan tokoh masyarakat tidak menghalalkan segala cara untuk merebut suara masyarakat.

Tugas besar pengawalan Pilkada Jawa Timur nanti tidak bisa dilepaskan juga dari peranan penting ormas besar Muhammadiyah dalam menjaga kerukunan warga Jawa Timur. Peran penting elit Muhammadiyah – NU tentunya menjadi kekuatan utama terciptanya Pilkada Jawa Timur yang ramah dan santun sebagaimana ciri khas politik golongan Santri (terpelajar). Koalisi NU – Muhammadiyah sebagai timses (tim sukses ) non politik memiliki tanggung jawab mendidik masyarakat agar melek politik dan cerdas dalam memilih pemimpin.

Penulis berpendapat, Pilkada Jawa Timur perlu menjadi percontohan bagi seluruh daerah dan provinsi di Indonesia untuk tetap berkomitmen merawat tenun kebangsaan ditengah – tangah situasi politik Pilkada yang syarat akan intrik dan kepentingan golongan. Sudah saatnya momentum Pilkada menjadi ajang untuk memperkuat kembali komitmen kebangsaan warga NU – Muhammadiyah serta masyarakat luas dalam menjaga keutuhan dan persatuan warga negara. Kedua ormas besar itu merupakan representasi dari golongan Santri yang memikul tanggung jawab moral besar didalam pusaran politik Pilkada Jawa Timur.

Berkaca dari pengalaman Pilkada sebelumnya, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi tertentu menuai pro dan kontra, perihal mencuaknya isu tentang agama sebagai alat propaganda politik bagi segolongan elit politik dan kelompok penganut paham radikal. Nuansa kerukunan warga Jawa Timur harus menjadi keutamaan yang harus didahulukan diatas kepentingan politik apapun, sebab bilamana kerukunan itu retak makauntuk membangun kembali tentu tidak mudah, oleh karena itu semua elemen masyarakat yang ada di Jawa Timur perlu mengedepankan nurani dan akal sehat agar tidak bersitegang menghadapi fakta hasil Pilkada yang terjadi dilapangan. Oleh sebab itulah golongan Santri dari NU – Muhammadiyah menempati posisi stategis dalam mengawal masyarakat Jawa Timur di Pilkada 2018.

Irfan Efendi, adalah Peneliti di Lembaga Kajian Sosial Indonesia ( LKSI ), Malang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here