Peserta Seleksi Bawaslu Asal Sumenep Protes, Timsel Dituding Menyalahi Hukum

Kurnadi, peserta seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur asal Kabupaten Sumenep.

SUMENEP, Kamis (12/07/2018) suaraindonesia-news.com – Kurnadi, peserta seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur asal Kabupaten Sumenep protes atas kebijakan tim seleksi (Timsel). Pihaknya tak segan tuding Timsel menyalahi hukum.

Ia mengaku keberatan dengan keputusan hasil seleksi administrasi nomor: 003/Jl/TIMSEL-KABKOTA/VII/2018, tertanggal 11 Juli 2018, lantaran dirinya tidak lolos seleksi meski sudah memenuhi syarat.

“Alasan keberatan saya, karena saya warga Kabupaten Sumenep, mendaftar sebagai Calon Anggota Bawaslu nomor pendaftaran Sumenep-40,” katanya pada sejumlah media, Kamis (12/07).

Dirinya tidak lulus, padahal secara fisik, semua dokumen kelengkapan persyaratannya sudah ia penuhi. Kemudian secara substansi, dirinya juga telah memenuhi syarat administrasi, mencakup usia, pendidikan, pengalaman, dan tempat tinggal berada di wilayah yurisdiksi Bawaslu Sumenep.

“Bahwa menurut informasi, saya tidak lolos karena tidak melampirkan Sertifikat pengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu. Nah, disinilah letak keanehannya,” ungkapnya.

Baca Juga: Kasus Dugaan Pembunuhan, Keluarga Korban Tuding Penyidik Polres Sumenep Lalai

Menurut Kurniadi, Sertifikat Pengalaman bukan merupakan Syarat Administrasi, melainkan syarat kompetensi. Hal ini dibuktikan dengan check list penerimaan berkas pendaftaran yang di dalamnya tidak ada kolom sertifikat pengalaman, atau sebutan lainnya.

“Dengan kata lain, bilamana Sertifikat Pengalaman itu syarat administrasi, seharusnya dicantumkan dalam daftar penerimaan berkas pendaftaran,” sambungnya.

Sehingga, menurut pria yang juga advokat ini, jika dirinya dan pendaftar lain tidak lolos administrasi karena tidak melampirkan Sertifikat Pengalaman, padahal diketahui itu bukan syarat administrasi. Maka Timsel melalui keputusannya telah melanggar ketentuan hukum dan bertentangan dengan asas-asas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

“Bahwa oleh karena Keputusan Timsel menyalahi hukum dan bertentangan AAUPB, maka Pengumuman kelulusan administrasi seharusnya batal demi hukum,” jelasnya.

Lebih jauh, Kurniadi mengatakan, persyaratan administrasi itu bersifat limitatif sebagaimana ditentukan UU, antara lain KTP, KK, Ijasah, Foto Berwarna, Surat Keterangan Sehat Jasmani & Rohani, Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri, san Surat Pernyataan yang isinya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

“Kesemuanya itu merupakan dokumen persyaratan administrasi, dan dokumen dimaksud sudah saya dipenuhi, maka  sepanjang mengenai kelengkapan administrasi, sudah sepatutnya saya lolos tes administrasi,” terang Kurniadi.

Mengenai Sertifikat Pengalaman merupakan syarat lain mengenai Kapasitas dan kompetensi calon, yang akan tetapi pengujian terhadapnya seharusnya dan akan dilakukan melalui tahapan yg telah ditentukan khusus untuk itu.

“Yaitu pada saat dilakukan wawancara dimana Timsel untk meyakinkan dirinya mengenai kapasitas dan kompetensi calon, dapat meminta bukti-bukti kepada calon,” tambahnya lagi.

Kurniadi bilang, perilaku Timsel yg seperti ini, tentu saja tidak dapat didiamkan, karena akan menjadi preseden buruk bagi pembentukan organ-organ demokrasi yang berkualitas dan memahami cita-cita demokrasi.

“Dengan kata lain, pengujian mengenai kapasitas dan kompetensi calon, seharusnya dinilai melalui Tes Tulis, Tes Wawancara dan Tes Psikologi, bukan dinilai sejak tahap penilaian administrasi,” ucapnya.

Lalu, banyak pihak yang membela Timsel dengan argumentasi bahwa seleksi administrasi diberlakukan Model Scoring. Menurut Kurniadi, alasan ini lebih tidak masuk akal lagi karena scoring itu seharusnya merupakan penilaian final terhadap para kompetitor yan dilakukan pada saat akan menentukan babak akhir.

“Lagi pula, pengalaman telah jelas membuktikan tidak menjamin kualitas seseorang. Hal ini jelas dibuktikan oleh Ketua Bawaslu Jatim sendiri, yaitu Moh. Amin saat seleksi Panwaskab tahun lalu,” katanya.

Moh. Amin, sebelumnya kalah bersaing dengan Hosnan Hermawan dalam seleksi Panwas Kabupaten Sumenep 2017 yang lalu. Padahal, Moh. Amin, mantan Ketua Panwaskab, sedangkan Hosnan Hermawan hanya mantan staf Panwascam Bluto.

“Konteks Moh. Amin (Ketua Bawaslu Jatim) versus Hosnan Hermawan (Ketua Panwaskab Sumenep) menimbulkan banyak keluhan, betapa naifnya Timsel pada waktu itu. Moh. Amin yang mantan Panwaskab, tak lolos untuk tetap menjadi Panwas lagi, dikalahkan hanya oleh seorang anak muda bernama Hosnan Hermawan, yang hanya mantan staf Panwascam,” paparnya.

“Lalu, bila yang naif Timselnya, apakah lalu Moh. Amin hebat, sehingga tak lolos jadi Panwas, tapi lolos jadi Bawaslu?, ilustrasi di atas mengundang semua pihak untuk menilai secara objektif, demi tegaknya hukum dan cita-cita demokrasi,” pungkasnya.

Sementara dilain pihak, Ketua Bawaslu Jatim, Moh. Amin saat dikonfirmasi enggan memberikan jawaban lantaran urusan seleksi bukan lagi wewenangnya.

“Langsung ke timsel via email yang ada di pengumuman, maaf ini wewenang timsel,” tutupnya.

Reporter : Sya/red
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here